Pengamanan Sektor ESDM Dalam Rangka Penanggulangan Terorisme

Rabu, 15 Maret 2017 | 14:55 WIB | Ferial

EBTKE-- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) meneken nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait kerjasama pengamanan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam rangka penanggulangan terorisme.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan dengan Kepala BNPT Suhardi Alius, di Jakarta, Senin, 13 Maret 2017.

Dalam sambutan nya, Kepala BNPT, Suhardi Alius mengatakan,” Pak Jonan ini sudah getol mengamankan dan mempertahankan aset negara sejak beliau menjadi Direktur PT Kereta Api Indonesia (KAI)”. Masalah keamanan khususnya di dalam negeri tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi membutuhkan dukungan komponen bangsa.

Sesuai amanat UUD 1945, khususnya pasal 33 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat baik di masa kini maupun di masa mendatang, tanpa ada batasan waktu. "Kita bisa lihat negara Syria, ladang minyak dikuasai untuk pendanaan terorisme, begitu pula dengan Nigeria dan Sudan yang porak poranda oleh karena perebutan sumber energi. Berkaca dari fakta tersebut, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan masih banyak masyarakat yang hidupnya belum sejahtera dapat menjadi faktor yang memunculkan konflik” tutur Suhardi.

Penandatanganan MoU ini adalah salah satu langkah untuk menjalin kerja sama dan sinergitas guna melaksanakan kebijakan pengamanan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam penanggulangan terorisme. “MoU yang kita gelar hari ini sebagai salah satu tindakan preventif, karena implikasi dan efek domino kerusakan di sektor energi, khususnya listrik dan bahan bakar sangat luar biasa. Yang berbahaya adalah obyek vital nasional (obvitnas) yang menguasai hajat hidup orang banyak, dari sisi pengamanan dan teknologi nya masih minim, ini merupakan prioritas untuk kita,” ungkap Jonan.

Sumber : Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama