Penggunaan EBT untuk Energi Berkeadilan

Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan menegaskan pemerintah terus berupaya mewujudkan pembangunan energi berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat dan investasi berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan pembukaan Pertambangan dan Energi Expo 2017 di Hotel JW Marriot pada hari Selasa (26/9).

Prinsip energi berkeadilan dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat, iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi telah dituangkan dalam garis besar program kerja KESDM 2016-2019, antara lain: (1) peningkatan rasio elektrifikasi untuk menerangi seluruh wilayah di Indonesia, (2) program pemerataan dan keterjangkauan untuk mengurangi kesenjangan terhadap harga dan aksessibilitas energi, (3) menjaga keberlanjutan pasokan energi, (4) menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta (5) melaksanakan kebijakan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu program peningkatan rasio elektrifikasi untuk menerangi seluruh wilayah di Indonesia adalah melalui program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). “Pemerintah akan menerangi 2500 desa belum berlistrik yang sulit dijangkau jaringan PLN menggunakan independent home solar system. Ini menggunakan APBN dan masyarakat tidak usah bayar. Program ini akan diselesaikan pada 2017 dan 2018.”, ungkap Jonan. Target tahun 2017 LTSHE dipasang di 5 provinsi untuk melistriki 80.332 rumah dan diharapkan selesai pada tahun 2018 dengan pemasangan LTSHE di 15 provinsi untuk melistriki 175.782 rumah. “Kalau ini berhasil maka Inshaa Allah tahun 2019 electrification ratio-nya hampir mencapai 99%”, tambah Jonan.

Menurut Jonan, kita juga harus adaptif terhadap teknologi dan mendukung komitmen Presiden RI dalam COP 21 tahun 2015 di Paris. “Saat ini bauran EBT baru sekitar 11 persen, untuk itu, Pemerintah terus berupaya guna mencapai target 23 persen pada 2025,” lanjutnya.

Pemerintah saat ini berupaya menjaga keberlanjutan pasokan energi dengan menciptakan iklim bisnis yang kondusif untuk memastikan PPA secara benar dan seimbang antara PLN dan IPP, diantaranya mendorong investor untuk membangun PLT EBT. Menteri Jonan menilai bahwa harga EBT kedepannya diperkirakan akan semakin kompetitif. “Pengembangan EBT di Indonesia semakin menggembirakan. Sampai dengan September ini telah ditandatangani 60 kontrak IPP renewable dengan PT PLN (Persero). Kapasitas IPP tersebut sebesar 700 MW dan kalau ditambah dengan energi panas bumi kapasitasnya bisa lebih dari 1 GW”, ungkap Jonan.

Selain itu, KESDM juga sudah melaksanakan beberapa kebijakan seperti penyederhanaan perizinan, sistem online perizinan dan menciptakan good governance. Perizinan terkait EBTKE dan ketenagalistrikan yang telah dilimpahkan ke PTSP-BKPM sejumlah 10 perizinan. Saat ini, 3 perizinan dan 7 non perizinan yang masih ditangani KESDM terkait EBTKE.

Berbagai upaya ini merupakan salah satu upaya mewujudkan energi dan sumber daya alam yang harus digunakan sesuai amanat konstitusi, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33, yakni energi harus digunakan untuk sebesar-besar kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara.

Pertambangan dan Energi Expo 2017 merupakan bagian dari Pekan Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang diselenggarakan selama dua hari, tanggal 26-27 September 2017. Acara terdiri dari seminar dan pameran. Panel diskusi meliputi panel EBTKE, Minerba, Migas, Listrik, dan lintas sektor dengan total peserta sekitar 500 orang, sedangkan pameran diikuti oleh 15 stakeholder peserta. Diharapkan melalui seminar ini akan didapatkan terobosan-terobosan dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral untuk kesejahteraan rakyat. (RWS)