Pemerintah Optimis Capai Target Kapasitas Terpasang Panas Bumi Pada Tahun 2017

Yogyakarta – Pemerintah optimis mampu mencapai target kapasitas terpasang panas bumi pada tahun 2017 sebesar 1.858,5 MW sebagaimana road map panas bumi yang telah disusun. “Saat ini kapasitas terpasang panas bumi sampai dengan 6 Oktober 2017 sudah mencapai 1.808,5 MW. Targetnya 1.858,5 MW pada akhir tahun 2017. Kami berharap dan optimis mencapai angka itu,” ungkap Direktur Panas Bumi, Yunus Saefulhak selaku pembicara dalam Seminar Nasional “Unlocking Indonesia's Geothermal Energy Potential as The Clean and Renewable Resource Investment” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Panas Bumi Indonesia bersama SM UPN Veteran Yogyakarta di Yogyakarta, Sabtu (7/10).

Potensi panas bumi yang dimiliki Indonesia sebesar 11.073 MW (resources) dan 17.506 MW (reserves) dengan kapasitas terpasang sebesar 1.643,5 MW pada tahun 2016. Yunus menyampaikan penambahan kapasitas terpasang pada tahun 2017 meliputi PLTP Ulubelu Unit 4 (55 MW), PLTP Karaha Unit 1 (30 MW), PLTP Sorik Marapi (Modular, 20 MW), dan PLTP Sarula Unit 2 (110 MW).

Saat ini kapasitas terpasang mencapai 1.808,5 MW, 10,3% dari cadangan panas bumi Indonesia. Produksi uap telah mencapai 51% dari target tahun 2017 pada laporan semester 1 dan memberikan kontribusi PNBP sebesar Rp 0,25 triliun sampai dengan Juni 2017. Pemerintah terus berupaya agar target panas bumi pada tahun ini dapat tercapai.

“Saat ini ada lima hal yang menjadi tantangan pengembangan panas bumi, yaitu lokasi panas bumi di kawasan hutan, penolakan masyarakat, harga, pendanaan dan perizinan,” tutur Yunus di hadapan sekitar 120 peserta seminar. Yunus mengungkapkan pemerintah terus berupaya mengatasi tantangan tersebut dengan dengan dukungan semua pemangku kepentingan.

Berikut upaya terobosan pengembangan panas bumi: (1) penugasan kepada BUMN dalam rangka pengembangan hulu dan hilir pana bumi berdasarkan Undang-Undang 21/2014, (2) penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi, (3) insentif berupa tax allowance dan tax holiday, (4) penyederhanaan perizinan dan peluncuran 3 aplikasi pelayanan publik berbasis online, (5) pengeboran eksplorasi oleh pemerintah dan geothermal fund, (6) dan pelelangan WKP Indonesia Timur khususnya di daerah yang memiliki BPP setempat lebih tinggi dari BPP Nasional.

Selain Yunus, hadir perwakilan dari PT Pertamina Geothermal Energy, Agus Zuhro yang menyampaikan materi terkait penanganan bencana longsor di proyek Geothermal Hululais dan drilling program, serta perwakilan PT Supreme Energy, Ismoyo Argo yang menyampaikan potret pengembangan panas bumi di Indonesia dari sisi Badan Usaha. (RWS)