Menteri Jonan : Penetapan Kebijakan Harus Utamakan Manfaat Untuk Masyarakat

Selasa, 17 Juli 2018 | 19:31 WIB | Humas EBTKE

JAKARTA - Menteri Jonan kembali mengingatkan kepada jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian ESDM untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dalam menentukan program dan kebijakan di bidang energi. "Arahan Bapak Presiden, diterapkan energi yang sesuai dengan kemampuan daerah, kita tidak boleh memaksakan apa yang tidak bisa dikembangkan di daerah tersebut," ungkap Menteri ESDM, Ignasius Jonan pada Rapat Pimpinan Diperluas yang dihadiri pejabat eselon I, II, dan III di lingkungan Kementerian ESDM.

Namun demikian, penetapan program dan kebijakan yang sifatnya memaksa dapat tetap dilakukan untuk tujuan tertentu yang mendukung pencapaian program prioritas nasional. "Misalnya saja genset PLTB PT PLN sebesar 3,2 GW akan kita paksa dalam 5 tahun mesin dieselnya bisa mengkonsumsi 100% minyak kelapa sawit. Ini nanti sudah dapat mendukung pemanfaatan energi terbarukan sebesar 5% kalau semuanya diganti," tutur Menteri Jonan.

Selain itu, penetapan program dan kebijakan juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi yang terus meningkat. Penggunaan teknologi yang maju dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi akan turut meningkatkan kompetisi tarif yang saat ini berlaku. Menteri Jonan mendorong semua jajaran pimpinannya untuk melakukan perubahan atas kultur yang ada dan dapat mengikuti perkembangan teknologi guna mendapatkan dampak positif pada sisi yang lain.

Menteri Jonan juga mengungkapkan bahwa Unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM agar tetap memperhatikan dampak atau manfaat atas program dan kebijakan yang ditetapkan, utamanya untuk masyarakat dan kesejahteraan rakyat. "Kalau kita ingin melihat dunia berubah, ya kita sendiri juga harus berubah. Peraturan-peraturan yang menyangkut masyarakat banyak harus diubah, kalau tidak nanti kita akan ketinggalan," tambahnya.

"Coba bikin yang kira-kira kita bisa kelola. Janagan pernah melakukan sesuatu yang kita engga bisa ukur dan akhirnya bisa kita handle atau tidak," tutup Menteri Jonan. (RWS)