Pagu Indikatif Tahun 2021 Disepakati Rp6,84 Triliun, Menteri ESDM: Kita Gunakan untuk Kepentingan Masyarakat

JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan, pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2021 yang telah diputuskan bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebesar Rp6,84 triliun, pada Rabu (25/6) akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

"Kami dari Kementerian ESDM berharap, agar jumlah anggaran yang telah disetujui DPR ini dapat benar-benar kita gunakan untuk kepentingan masyarakat banyak," kata Arifin pada Rapat Kerja Menteri ESDM bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Senayan Jakarta, Rabu (25/2) malam.

Besaran pagu indikatif ini, jelas Arifin, naik 10% dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2020 yang mencapai Rp6,2 triliun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, belanja publik fisik mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan belanja publik non-fisik dan belanja aparatur.

Sebesar 47,1% atau Rp3,22 triliun dari pagu indikatif Rp6,84 triliun tersebut akan digunakan untuk belanja fisik, seperti pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga, konkit nelayan, konkit petani, konversi mitan ke LPG, PLTS Atap, pos pengamatan gunung api, geopark hingga peralatan mitigasi bencana geologi.

Untuk belanja publik non-fisik seperti pembinaan, pengawasan, pelayanan publik/perizinan, penyusunan kebijakan/peraturan, survei, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan telah dianggarkan sebesar Rp1,59 triliun atau 23,2%. Sementara 29,7% atau Rp2,03 triliun dibelanjakan untuk keperluan aparatur seperti pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, pengadaan peralatan kerja.

"Pada prinsipnya, Kementerian (ESDM) mendukung program untuk rakyat. Untuk itu, program utama terkait ESDM baiknya bisa dijaga bersama," kata Arifin.

Fokus Pembangunan Infrastruktur Rakyat

Program prioritas sektor ESDM tahun 2021 terfokus pada tiga pembangunan infrastuktur, yaitu infrastruktur minyak dan gas bumi, infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan infrastuktur Badan Geologi.

Anggaran pada infrastruktur migas akan dialokasikan untuk pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 138.206 sambungan rumah (SR) dengan total anggaran sebesar Rp1,4 triliun, pembagian konverter kit untuk nelayan sebanyak 25.000 paket dengan total anggaran Rp218,8 miliar.

Selain itu, konverter kit untuk petani akan dibagikan sebanyak 25.000 paket, serta konversi minyak tanah ke LPG 3 kg (remote area) sebanyak 139.070 paket dengan besaran anggaran Rp70,4 miliar.

Alokasi anggaran EBTKE akan digunakan untuk pembangunan rooftop perkantoran/gedung sosial/rumah ibadah berkapasitas 21 MegaWatt Peak (MWp) dengan total anggaran Rp463,3 miliar, 22 unit revitalisasi pembangkit EBT sebesar Rp111,7 miliar, 46 unit PLTS penunjang tugas K/L sebesar Rp60,6 miliar dan 25.000 unit pembagian tabung listrik sebesar Rp93,5 miliar dan Penerangan Jalan Raya Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di 18.888 titik.

Selain itu, dana infrastruktur Badan Geologi akan dimanfaatkan untuk pembangunan 5 pos pengamatan Gunung Api sebesar Rp11,8 miliar, Rp23,3 miliar sistem mitigasi bencana geologi di 4 lokasi, pusat informasi geologi geopark di 2 lokasi sebesar Rp7,5 miliar, 8 rekomendasi survei keprospekan sumber daya dan cadangan panas bumi sebesar Rp426,2 miliar, Rp104,8 miliar untuk pembangunan data dan informasi migas/survei seismik migas di 3 lokasi, dan pengembangan jaringan pemantauan air tanah di 11 Cekungan Air Tanah sebesar Rp31,8 miliar.

Dalam raker ini, disepakati pula untuk meninjau kembali anggaran tahun 2021 dan meningkatkan anggaran kegiatan-kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian ESDM menambah volume pada anggaran perubahan tahun 2021, sehingga pembagian konverter kit untuk nelayan dan petani masing-masing sebanyak 50.000 paket, dan tabung listrik menjadi 50.000 unit.

Arifin menyambut baik hasil raker dan mengharapkan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan lancar. "Kami sepakat dengan kesimpulan yang sudah dibentuk pada RDP dengan Sekjen. Kita harapkan Covid-19 ini segera teratasi dan ekonomi kita pulih, serta untuk APBN-Perubahan, kita harapkan memang ada dan terbuka kesempatannya. Terima kasih atas dukungan dan kerja samanya," kata Arifin. (RWS)