LAYANAN INFORMASI DAN INVESTASI ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI (LINTAS EBTKE)

Pedoman Investasi
PLT Bioenergi

Investasi proyek PLT Bioenergi dijalankan melalui 3 fase, dari fase pengembangan, pembangunan, hingga operasi. Tahapan proyek diawali dari pelelangan proyek oleh PT PLN (Persero); kemudian menjalankan pengembangan proyek (Studi Perencanaan hingga penandatanganan PJBL); menjalankan fase pembangunan proyek, yang diawali dengan pengurusan IUPTL; dan terakhir, fase operasi yang ditandai dengan COD. Halaman ini akan menyajikan informasi terkait prosedur investasi (step-by-step), pemangku kepentingan kunci, regulasi, dan rincian izin-izin yang diperlukan setiap fase.

Pedoman investasi dibatasi untuk:

Cakupan Pembangkit
PLT Bioenergi

PLTBm
PLTBg
PLTSa

Skema Pengusahaan
Independent Power
Producer (IPP)

Pengembangan
Proyek yang terkoneksi
jaringan listrik PT PLN

Mekanisme Penyediaan
Tenaga Listrik

Pemilihan Langsung (PLTBm dan PLTBg)*
Penunjukan langsung (PLTSa)

Catatan: *) Pada kondisi tertentu, pelelangan proyek PLTBm dan PLTBg juga dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung

Gantt Chart Tahapan Pengembangan PLT Bioenergi

Gantt Chart ini menampilkan perencanaan
umum untuk pengembangan proyek PLT Bioenergi.
Tampilan ini dapat menunjukan urutan tahap.

Diagram Alir Tahapan Pengembangan PLT Bioenergi

Diagram Alir ini menampilkan alur prosedural
untuk pengembangan proyek PLT Bioenergi. Tampilan ini
dapat dengan jelas menunjukan hubungan antartahap.

PLT Bioenergi

Fase Pengembangan

Tahap 1

Pelelangan Proyek

Dalam menjalankan pengembangan dan pengusahaan proyek PLT Bioenergi di Indonesia, badan usaha harus mengikuti pelelangan yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero). Pelelangan proyek dapat diselenggarakan melalui dua mekanisme, yaitu (i) Pemilihan Langsung (Tahap 1a) untuk pengembangan proyek PLTBm dan PLTBg; (ii) Penunjukan Langsung (Tahap 1b) untuk pengembangan proyek PLTSa. Sebagai catatan, pengembangan proyek PLTBm dan PLTBg juga dapat dilaksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung pada kondisi tertentu.

Tahap 2

Studi Perencanaan

Dalam mengikuti lelang proyek PLT Bioenergi yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero), badan usaha diwajibkan menyusun studi perencanaan (Tahap 2a) yang mencakup Studi Kelayakan dan Studi Penyambungan. Selain itu, Studi Perencanaan Rinci (Tahap 2b), seperti Front-End Engineering Design (FEED), juga disusun sesuai dengan kebutuhan perencanaan serta persyaratan pendanaan proyek.

Tahap 3

Legalitas Badan Usaha

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh PT PLN (Persero), selanjutnya disebut calon pengembang, wajib membentuk Perusahaan Bertujuan Khusus (PBK)—disebut juga dengan Special Purpose Company (SPC) atau Special Purpose Vehicle (SPV).

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pengembangan

Fasilitas (insentif) yang dapat diajukan oleh calon pengembang pada Fase Pengembangan adalah (4a) Tax Allowance atau Tax Holiday. Calon pengembang dapat mengajukan fasilitas/insentif tersebut melalui sistem OSS dengan pemenuhan komitmen (verifikasi) melalui Kementerian Keuangan.

Tahap 5a

Administrasi dan Perizinan – Fase Pengembangan

Calon pengembang wajib memenuhi dokumen persyaratan administrasi dan perizinan dalam Fase Pengembangan, yang mencakup Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Lingkungan. Apabila lokasi proyek pengembangan PLT Bioenergi berada di kawasan hutan, maka calon pengembang juga wajib memenuhi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Tahap 6

Pendanaan

Pendanaan eksternal pengembangan proyek PLT Bioenergi dapat diperoleh dari bank atau lembaga pembiayaan. Dalam hal ini, calon pengembang harus mengajukan permohonan pinjaman kepada pihak penyedia dana (bank atau lembaga pembiayaan) dengan menyampaikan rencana bisnis proyek. Permohonan kemudian akan dievaluasi oleh pihak penyedia dana untuk menguji kelayakan proyek. Apabila permohonan telah disetujui, Persetujuan Pendanaan akan diterbitkan dan penandatanganan perjanjian, antara pihak penyedia dana dengan calon pengembang, dilakukan.

Tahap 7

Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL)

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dilakukan antara calon pengembang dan PT PLN (Persero) sebagai bukti penjualan dan pembelian tenaga listrik PLTP. Calon pengembang harus melengkapi persyaratan dan memenuhi ketentuan dalam dokumen PJBL, yang kemudian akan diverifikasi dan dievaluasi oleh PT PLN (Persero). Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan terpenuhi, penandatanganan PJBL akan dilakukan.

PLT Bioenergi

Fase Pembangunan

Tahap 8

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)

Setelah adanya kesepakatan harga jual beli listrik, pengembang harus mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) dan melampirkan dokumen persyaratan, salah satunya adalah hasil Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri ESDM. Permohonan IUPTLU dilakukan melalui sistem OSS dengan pemenuhan komitmen (verifikasi persyaratan teknis) melalui Kementerian ESDM.

Tahap 9

Engineering, Procurement, and Construction (EPC)

Pada tahap ini, setelah memperoleh IUPTLU, pengembang dapat melaksanakan kegiatan Detailed Engineering Design (DED), pembelian dan pengadaan peralatan, serta kegiatan pembangunan fisik pembangkit dan instalasi peralatan.

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pembangunan

Fasilitas (insentif) yang dapat diajukan oleh pengembang pada Fase Pembangunan adalah (4b) Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan konstruksi PLT Bioenergi.

Tahap 5

Administrasi dan Perizinan – Fase Pembangunan

Pengembang wajib memenuhi dokumen persyaratan administrasi dan perizinan yang dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dan setelah konstruksi PLT Bioenergi. Administrasi dan perizinan sebelum konstruksi PLT Bioenergi (Tahap 5b) mencakup: (i) Persetujuan Bangunan Gedung; (ii) izin lainnya, terdiri atas Izin Gangguan dan Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air. Adapun administrasi dan perizinan setelah konstruksi PLT Bioenergi (Tahap 5c) mencakup: (i) Sertifikat Laik Fungsi (SLF); (ii) Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Tahap 10

Penyambungan Jaringan Listrik dan Commissioning

Pengembang harus mengorganisasikan pelaksanaan penyambungan jaringan listrik dan commissioning. Setelah kegiatan penyambungan jaringan listrik dilakukan, pengembang melaksanakan kegiatan commissioning untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO).

PLT Bioenergi

Fase Operasi

Tahap 10

Operasi dan Pemeliharaan

Pada tahap ini, pengembang dapat melakukan penjualan listrik dari PLT Bioenergi ke PT PLN (Persero). Pengembang harus memantau operasi PLT Bioenergi serta melakukan kegiatan pemeliharaan rutin sesuai Standard Operational Procedure (SOP) yang ditetapkan.

Tahap 4c

Pengajuan Fasilitas – Fase Operasi

Pengajuan fasilitas dalam Fase Operasi merupakan pengajuan pemanfaatan fasilitas (insentif) berupa Tax Allowance atau Tax Holiday. Setelah PLT Bioenergi beroperasi, atau jual beli listrik telah dilakukan, pengembang dapat mengajukan pemanfaatan fasilitas tersebut melalui sistem OSS. Pengembang akan memperoleh fasilitas tersebut dengan pemenuhan persyaratan dan pemeriksaan lapangan oleh Direktur Jenderal Pajak serta penetapan oleh Menteri Keuangan—berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

PLT Bioenergi

Fase Pengembangan

Tahap 1

Pelelangan Proyek

Tahap 2

Studi Perencanaan

Tahap 3

Legalitas Badan Usaha

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pengembangan

Tahap 5a

Administrasi dan Perizinan – Fase Pengembangan

Tahap 6

Pendanaan

Tahap 7

Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL)

PLT Bioenergi

Fase Pembangunan

Tahap 8

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)

Tahap 9

Engineering, Procurement, and Construction (EPC)

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pembangunan

Fasilitas (insentif) yang dapat diajukan oleh pengembang pada Fase Pembangunan adalah (4b) Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan konstruksi PLT Bioenergi.

Pedoman Investasi PLT Bioenergi

Pedoman investasi dibatasi untuk:

Gantt Chart Tahapan Pengembangan PLT Bioenergi

Diagram Alir Tahapan Pengembangan PLT Bioenergi

Fase Pengembangan

Tahap 1

Pelelangan Proyek

Tahap 2

Studi Perencanaan

Tahap 3

Legalitas Badan Usaha

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pengembangan

Tahap 5a

Administrasi dan Perizinan – Fase Pengembangan

Tahap 6

Pendanaan

Tahap 7

Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL)

Fase Pembangunan

Tahap 8

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)

Tahap 9

Engineering, Procurement, and Construction (EPC)

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pembangunan

Tahap 5

Administrasi dan Perizinan – Fase Pembangunan

Tahap 10

Penyambungan Jaringan Listrik dan Commissioning

Fase Operasi

Tahap 10

Operasi dan Pemeliharaan

Tahap 4c

Pengajuan Fasilitas – Fase Operasi

Fase Pengembangan

Tahap 1

Pelelangan Proyek

Tahap 2

Studi Perencanaan

Tahap 3

Legalitas Badan Usaha

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pengembangan

Tahap 5a

Administrasi dan Perizinan – Fase Pengembangan

Tahap 6

Pendanaan

Tahap 7

Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL)

Fase Pembangunan

Tahap 8

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)

Tahap 9

Engineering, Procurement, and Construction (EPC)

Tahap 4

Pengajuan Fasilitas – Fase Pembangunan

Tahap 5

Administrasi dan Perizinan – Fase Pembangunan

Tahap 10

Penyambungan Jaringan Listrik dan Commissioning

Fase Operasi

Tahap 10

Operasi dan Pemeliharaan

Tahap 4c

Pengajuan Fasilitas – Fase Operasi

Pedoman Investasi
PLT Bioenergi