Pemerintah Agresif Kembangkan Energi Baru Terbarukan

EBTKE--Pemerintah akan berupaya maksimal untuk merubah komposisi energi dari energi fosil dengan energi baru terbarukan secara bertahap pada bauran energi mix.

Situasi sekarang ini sangat relevan untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan dengan penghematan devisa namun sebetulnya pemanfaatan secara bertahap ditingkatkan bukan semata-mata permasalahan devisa saja, menyentuh aspek-aspek lainnya misalnya, ketahanan energi dan tenaga kerja.

Pemerintah optimis pemanfaatan EBT untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dapat ditingkatkan lebih progressive lagi. “ Saya sudah menanyakan kepada Dirjen EBTKE, Rida Mulyana, lima tahun lagi berani berapa persen, Beliau mengatakan targetnya 25 persen, saya bilang bisa tidak 30 persen, dijawab Rida, bisa, asal yang 15 dan 20 persen berjalan lancar”, ujar Menteri ESDM, Sudirman Said dalam acara Launching dan Sosialiasi Mandatori Biodiesel B15, Senin, 23 Maret 2015.

Dia menjelaskan, untuk mendukung peningkatan mandatori BBN tersebut Kementerian ESDM, juga telah melakukan teknis.“Kajian teknis baik yang sudah dicoba ESDM dan juga oleh Pertamina maupun dari Gaikindo dan belajar dari negara lain tidak ada masalah mendorong terus sampai porsinya cukup besar", tambah Sudirman.

Kalau mencapai 15 persen, lanjut dia, itu artinya dapat mengurangi impor sehingga ketergantungan akan impor dapat dihemat dan kita akan bertumbuh dengan kemampuan diri sendiri dalam menghasilkan fuel (bahan bakar).

"Dampak positif program B15 ini selain mengurangi impor BBM juga dari dalam negeri akan terjadi peningkatan jumlah pekerja di sektor ini. Untuk mencapai prosentase 30 persen pada bauran energi mix dalam lima tahun kedepan diperlukan kekompakan dan konsistensi dari seluruh elemen terkait, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan stakeholder. Saya berpesan kepada seluruh pelaku usaha dan para user dari CPO dan biofuel itu untuk sama-sama konsisten, tugas kami di pemerintah mengeluarkan kebijakan dan ciri-ciri kebijakan yang kredible adalah kebijakan yang berorientasi kepada orang banyak", katanya.

Sudirman menjelaskan, Sepuluh tahun terakhir sekitar Rp 2.600 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terserap untuk memberi subsidi pada bahan bakar minyak (BBM), padahal BBM adalah barang yang suatu ketika akan habis, kalau negara mampu menanggung biaya begitu besar untuk sesuatu yang akan habis kemudian dan tidak berani investasi secara agresif untuk sesuatu yang lestari menurut Menteri, bukan pilihan policy yang baik. "Saya sebagai penanggung jawab sektor ini akan betul-betul berjuang supaya kemampuan yang kemarin pernah kita lalui kita tunjukkan itu kita teruskan untuk mendukung energi mix ini menjadi lebih banyak porsi energi terbarukan,” tutur dia.

Selanjutnya Sudirman berpesan, agar penerapan mandatori ini disertai dengan sosialisasi agar tidak timbuk kesalahpahaman di masyarakat dan enforcement untuk kebijakan ini harus tegas diatur. “Kepada para provider dan penyedia produk itu agar menjaga porsi untuk fuel ini, jangan dilanggar dan harga, selama harganya tidak lebih tinggi dari BBM itu kita akan save,”pungkas dia.