Cofiring Biomassa Pada PLTU, Strategi Terobosan Pemerintah Kejar Target EBT

Selasa, 29 Desember 2020 | 18:05 WIB | Humas EBTKE

 

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya melaksanakan terobosan yang tepat sebagai upaya mendorong capaian target bauran EBT sekaligus mengikuti tren transisi energi global yang sedang berkembang saat ini. Salah satu terobosan yang diyakini mampu menggenjot capaian EBT adalah substitusi penggunaan energi pada pembangkit eksisting melalui program Cofiring Biomassa.

Substitusi energi merupakan upaya yang mudah, cepat dan murah. Apalagi di masa pandemi covid ini, dimana permintaan atas energi menurun dan ketersediaan dana untuk investasi juga terbatas,  upaya substitusi energi untuk jangka pendek dan menengah menjadi pilihan yang cerdas.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Dadan Kusdiana saat menyampaikan sambutan pada Golive Komersial Cofiring PLTU Ketapang dan PLTU Sanggau yang dilaksanakan secara virtual pada hari ini, Selasa (29/12).

“Ini  sesuatu yang sangat smart dari sisi bagaimana kita secara pas memahami kondisi PLN dari sisi supply dan demand dan bagaimana Pemerintah dan PLN sedang berjuang untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan secara masif. Substitusi yang kita lihat sekarang tidak perlu mengganti teknologi dan PLTU. Cofiring bisa menjadi salah satu terobosan,” tutur Dadan.

Selain mendukung kontribusi capaian EBT, Ia meyakini implementasi program cofiring biomassa khususnya yang berbasis sampah dan limbah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan yang produktif (circullar economy). “Menurut saya ini sesuatu yang paling pas disaat PLN over supply dari sisi listrik, di saat kita memerlukan upaya lapangan kerja, di saat aspek lingkungan menjadi sangat kuat terkait dengan penurunan emisi GRK, dan ini salah satu jawabannya, ya cofiring. Semuanya bisa berkontribusi dan berjalan,” jelasnya.

Lebih lanjut Dadan mengungkapkan bahwa ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dan harga biomassa menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan program cofiring biomassa ini. Meski demikian, Ia optimis tantangan ini tidak akan menjadi hambatan berarti asalkan semua pihak bekerja sama menyediakannya secara berkelanjutan. Dalam jangka pendek, pemerintah akan mendorong implementasi dari co-firing ini menyesuaikan dengan ketersediaan feedstock di daerah setempat, sehingga  dapat mengurangi biaya transportasi yang ujungnya  bisa menekan harga dari feedstock.

Sebagai informasi, bahan baku yang digunakan untuk cofiring cukup beragam. Seperti PT. PJB berhasil Go Live Komersial dengan sawdust, PT. Indonesia Power Go Live dengan SRF dan sekam padi, dan sekarang PLTU Ketapang dan PLTU Sanggau Go Live Komersial dengan dengan cangkang sawit. Hal ini menunjukkan bahwa bahan baku biomassa untuk cofiring PLTU sangatlah fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan potensi biomassa setempat dengan tetap memperhatikan standar teknis dan kebutuhan pembangkit. Dengan demikian, pengusaha lokal dan masyarakat setempat dapat terlibat aktif dalam kegiatan ini sehingga mendukung terciptanya ekonomi listrik kerakyatan.

Dadan berharap program cofiring dilaksanakan secara berkelanjutan dan semua pihak dapat turut menyukseskan program cofiring ini. “Kita tidak berharap program ini hanya berjalan sebentar, presentase campuran biomassa juga harus terus ditingkatkan. Untuk itu, sisi hulu penyediaan feedstock-nya harus sama-sama kita bangun dan kita kembangkan dengan baik,” pungkasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program ini Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi telah menyusun rencana aksi dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk PLN, antara lain sbb:

1. Penyelesaian roadmap pengembangan cofiring biomassa termasuk penentuan skala prioritas klaster PLTU;

2. Membentuk tim teknis yang bertugas untuk pendampingan dan monitoring pada pelaksanaan implementasi komersial cofiring biomassa, terutama terkait pasokan bahan baku dan skema bisnis;

3. Menyusun RSNI pelet biomassa dan bahan bakar jumputan padat, diharapkan menjadi SNI pada Desember 2020;

4. Menyusun Rpermen ESDM implementasi cofiring yang ditargetkan selesai pada B03 2021; dan

5. Membangun ekosistem listrik kerakyatan dengan melibatkan BUMDes2 serta meningkatkan bekerjasama dengan KL terkait lain untuk menyuskseskan program cofiring.

(RWS)


Contact Center