Pastikan Program Pengembangan Biodiesel Berjalan Baik, Ini Strategi Pemerintah

JAKARTA – Program pengembangan bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel menjadi salah satu program yang dilaksanakan pemerintah guna menggenjot capaian bauran EBT menuju 23% pada tahun 2023. Sejak diluncurkan pemanfaatannya pada tahun 2008, program pemanfaatan biodiesel secara nasional terus berkembang dengan baik, baik dari segi volume, campuran, ataupun jumlah perusahaan yang terlibat dalam bidang ini.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Dadan Kusdiana dalam webinar kelapa sawit bertajuk Review Kinerja B30 dan Tantangan Program Biodiesel pada Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) pada hari ini, Rabu (6/1).

“Dari sisi angka, merefresh setiap tahun selalu disampaikan bahwa program pemanfaatan biodiesel  diawali sekitar tahun 2008 dengan menyusun Permen kemudian berlanjut dengan pemanfaatan-pemanfaatannya. Jadi kalau dilihat pada grafik, angkanya ini kan positif, dalam artian angkanya naik terus. Jadi program ini berkembang, berjalan dan terimplementasikan dengan baik. Apakah itu dalam bentuk volume, campuran, atau jumlah perusahaan yang terlibat dalam bidang ini,” tuturnya.

Kementerian ESDM mencatat bahwa mulai bulan September 2018 diberlakukan perluasan insentif biodiesel ke seluruh sektor (PSO dan Non PSO) dan pada tahun 2019 terjadi implementasi B20 secara menyeluruh, sehingga terdapat kenaikan realisasi volume biodiesel pada sektor domestik secara signifikan.

Dengan perhitungan sekarang ini, lanjut Dadan, BBN memang memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada konsumsi energi nasional yang hingga saat ini masih didominasi oleh energi fosil dan dimungkinkan dapat memberikan kontribusi 15% pada penurunan gas rumah kaca di sektor energi tahun 2030.

Sementara itu, realisasi distribusi biodiesel tahun 2020 diproyeksikan terjadi penurunan penyerapan akibat pandemi covid-19, sesuai dengan penurunan konsumsi solar. Meski demikian, Dadan meyakini angka capaian realisasi tahun ini dapat 100% karena kewajiban pemanfaatan B30 sudah diimplementasikan secara menyeluruh pada sektor transportasi PSO dan Non PSO.

“Jadi kalau untuk tahun 2020 realisasi nya 8,26 juta ton atau 89,2%, menurut saya angka ini sebetulnya 100%  karena per sekarang tidak ada yang tidak menggunakan B30. Tapi kenapa angkanya 8,26, kita hitung saja angka solarnya konsumsinya berapa. Kesuksesan biodisel bukan kesuksesan dari volume nya, tapi kesuksesan bagaimana memastikan semua solar yang ada di dalam negeri dicampur 30%,” tandasnya.

Lebih lanjut Dadan mengungkapkan strategi pemerintah untuk memastikan program B30 berjalan dengan sesuai dengan target, pihaknya akan melakukan monev secara ketat, fasilitasi debottlenecking di lapangan, peningkatan infrastruktur penunjang, dan memastikan sustainability dari insentif.

Secara umum, Dadan mengatakan bahwa pelaksanaan B30 dapat berjalan dengan baik meski ada keluhan pada sisi keteknikan pemanfaatannya. Pihaknya akan terus berkoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait guna memastikan kualitas perbaikan dari aspek standar biodiesel.

“Once kita sepakat untuk menaikkan campuran, dari B10 sampai B30, kita harus bisa memastikan kualitasnya lebih baik. Kementerian ESDM tidak akan mau bahwa biodiesel menjadi “pengotor”, jadi harus lebih baik daripada solarnya. Jangan sampai biodiesel ini memanfaatkan kualitas solar yang semakin baik, terus biodieselnya tersembunyi dari sisi aspek keteknikannya. Saat ini kami sedang berbicara dengan Aprobi untuk sama-sama memastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi nantinya,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 252.K/10/MEM/2020 telah menetapkan Badan Usaha BBM dan BBN Jenis Biodiesel serta alokasi besaran volume untuk pencampuran BBM jenis minyak solar yaitu sebesar 9,2  Juta kL periode Januari-Desember 2021.

“KESDM juga tengah mengkaji supaya terjadi suistainability dari sisi produsen biodiesel dalam arti keekonomiannya tetap bagus dan penggunaan tetap baik. Kami sedang mengkaji untuk moratorium izin BBN, kalau kita sudah cukup misalkan dengan angka yang nanti disepakati saya akan diskusi dengan Aprobi,” imbuh Dadan.

Selain memastikan implementasi program B30 berjalan dengan baik, pemerintah juga tengah mempersiapkan implementasi B40 dengan melakukan kajian teknis komposisi campuran untuk B40, kajian ekonomi terkait kesiapan feedstock dan infrastruktur pendukung, melakukan uji jalan untuk campuran B40 dan kajian peluang penerapan B40 di PLTD eksisting.

“Kita akan terus mendorong untuk program green fuel, menaikkan penggunaan sawit dengan jalur yang lain, memanfaatkan supaya tidak ada isu lagi dari sisi spek untuk biodiesel atau disisi ini yang paling penting yang ditargetkan oleh ESDM adalah memanfaatkan sawit untuk subsitusi juga ke gasoline,” pungkas Dadan.  (RWS)