Pertemuan Virtual Delegasi Indonesia bersama UNFCCC Jelang COP 26 Glasgow

Senin, 13 September 2021 | 14:05 WIB | Humas EBTKE

JAKARTA – Sebagai tahap persiapan jelang pelaksanaan Conference of the Parties (COP) ke 26, Pemerintah Indonesia menggelar pertemuan secara virtual dengan Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Patricia Espinosa, Jumat lalu (10/9). Pertemuan ini membahas penyelenggaraan COP 26 di Glasgow, Inggris, yang akan dilaksanakan mulai 31 Oktober hingga 12 November 2021. Dalam pertemuan ini dibahas terkait penjelasan skenario, isu utama dan penting tentang perubahan iklim dan harapan kepada negara anggota di dunia. Tak hanya itu, juga mendengarkan kemajuan agenda dan aksi perubahan iklim di Indonesia dalam agenda lintas  Kementerian yang solid dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, yang memberikan atensi besar mengenai agenda green dalam membangun Indonesia.

Delegasi Indonesia yang hadir pada pertemuan ini yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Wakil Menteri KLHK, Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Keuangan, Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Duta Besar Indonesia untuk Inggris, National Focal Point Indonesia untuk UNFCCC, serta para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lembaga. Direktur Jenderal EBTKE, Dadan Kusdiana turut hadir langsung di Manggala Wanabakti bersama Delegasi Indonesia lainnya, yang dipimpin oleh Menteri KLHK.

Menteri Siti mengemukakan Indonesia sangat berharap diselesaikannya Paris Rule Book melalui adopsi keputusan yang substansial, yaitu artikel 6 Perjanjian Paris. Indonesia juga memiliki harapan  mengenai substansi negosiasi, dimana Indonesia menginginkan agar kepentingan nasionalnya diakomodasi, seperti kerangka waktu umum untuk Nationally Determined Contributions (NDC), transparansi atau masalah metodologi berdasarkan Perjanjian Paris, kerugian dan kerusakan, tujuan global untuk adaptasi, dan aspek pendanaan.

“Indonesia berpandangan komitmen untuk meningkatkan ambisi negara berkembang terkait transisi energi juga perlu didukung oleh komitmen penyediaan dana yang memadai, hal ini sejalan dengan Indonesia yang lebih menekankan pada upaya peningkatan berbasis ambisi atas pencapaian selama ini, bukan sekedar kemauan politik tanpa landasan yang kokoh,” tegas Siti.

 

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam pertemuan ini menyatakan untuk mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari sektor energi. Arifin mengemukakan target bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025 dan seterusnya pada periode 2026-2030 dimana akan menggenjot pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada pembangkit listrik, juga alat transportasi serta peralatan rumah tangga.

“Kami (Kementerian ESDM) telah menyusun peta jalan (road map) transisi energi menuju netral karbon di sektor energi, dimana pengurangan batubara secara rinci dari waktu ke waktu disusun cukup detil, serta bagaimana implementasinya”, ujarnya.

Indonesia terus mendukung semangat menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius, serta implementasi menuju net-zero emisi/nol emisi dengan memperhatikan prinsip-prinsip tanggung jawab umum yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (CBDR-RC). Menteri Siti memberikan elaborasi berkenaan target NDC Indonesia yang cukup ambisius dibuktikan dengan kerja lapangan sebagai implementasi. Ia menekankan tentang penyebutan target penurunan emisi 29% hingga 41% yang harus dibaca secara berbeda, meskipun masih dalam notasi angka target  yang sama. Rumusan itu mengandung arti political will  yang ingin ditegaskan olehnya.

Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansury  juga turut menguraikan langkah-langkah dalam road map implementasi dekarbonisasi dalam lingkup BUMN, seperti Pertamina, PLN, ANTAM, PTBA, PEHUTANI, PTP dan perusahaan negara lainnya, dengan konsep energi terbarukan, pola co-firing, biomassa, geothermal, dan gas, yang mengutamakan penggunaan energi bersih. Ia mengungkapkan bahwa BUMN telah diinstruksikan agar mendukung pengurangan emisi melalui agenda inisiatif BUMN untuk dekarbonisasi secara sistematis.

Senada dengan itu, Wamenkeu Suahazil menyatakan jika komitmen Indonesia dalam penurunan emisi karbon sebagian telah dilaksanakan. Dijelaskan pula tentang inisiatif yang telah dilakukan oleh Kemenkeu  tentang green sukuk dan persiapan-persiapan untuk insentif dan disinsentif karbon. Suahazil menegaskan tentang pentingnya dukungan pendanaan dan transfer teknologi dari dunia internasional agar Indonesia dapat mencapai ambisi penurunan emisi karbon lebih tinggi, yaitu 41% sangat diharapkan untuk terealisasi.

Sekretaris Eksekutif UNFCCC Patricia Espinosa mengungkapkan langkah-langkah Indonesia sangat impresif dan karenanya ia sangat mengapresiasi langkah ini. Patricia menyatakan capaian-capaian yang telah Indonesia lakukan dalam penanggulangan perubahan iklim patut menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia. Ia meyakini dan mengetahui jika Pemerintah Indonesia sangat serius dalam isu penanggulangan perubahan iklim, karena pencapaian yang dilakukan Indonesia tidaklah mudah, diperlukan kerja sama teknis yang baik lintas sektor dan juga dukungan politik yang kuat pada setiap penerbitan kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan perubahan iklim.

“Saya yakin langkah koordinasi lintas Kementerian tidak mudah, namun berlangsung baik di Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, hal ini sangat patut menjadi contoh”, tutup Patricia di akhir pertemuan. (KLHK/DLP)


Contact Center