Dukung Rekomendasi Global Commission IEA, Menteri ESDM: Transisi Energi Harus Ciptakan Ruang Lapangan Kerja

Selasa, 7 Desember 2021 | 17:25 WIB | Humas EBTKE

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 439.Pers/04/SJI/2021

Tanggal: 7 Desember 2021

Dukung Rekomendasi Global Commission IEA, Menteri ESDM: Transisi Energi Harus Ciptakan Ruang Lapangan Kerja

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan transisi energi harus mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Peralihan ini diharapkan akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di masa mendatang serta membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) yang tengah digalakkan.

"Transisi energi ini sangat penting bagi Indonesia. Apalagi kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa proses ini bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Apakah kita melakukan face out (menghapuskan) maupun face down (mengurangi) PLTU, transisi akan segera datang," kata Arifin dalam webinar bertajuk Action for Implementing People-Centred Clean Energy Transitions, Senin (6/12).

Arifin menekankan proses peralihan ini harus dioptimalkan oleh Indonesia untuk diimplementasikan dalam membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kualitas layanan penyediaan energi. "Jika ini serius dijalankan akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat," ungkapnya.

Pemerintah mengungkapkan besarnya ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil cukup menyulitkan pendanaan dalam mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Untuk itu, Arifin berharap the Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions bisa menjadi forum dalam mendapatkan peluang pendanaan agar pemanfaatan EBT bisa berjalan.

IEA sendiri membentuk the Global Commission yang terdiri atas para menteri dan ahli untuk mencari cara terbaik agar masyarakat terlibat dalam transisi energi di seluruh dunia. Perdana Menteri Denmark menjabat sebagai penasihat, Menteri Energi dan Iklim Denmark sebagai ketua Komisi, dan Executive Director IEA sebagai ketua Sidang Pertemuan Komisi.

Komisi ini dibentuk karena meningkatnya tren kebijakan Net Zero Emission (NZE) dalam transisi energi serta dampak-dampaknya. Komisi bertujuan menanggulangi dampak sosio-ekonomi dari transisi energi, meningkatkan keterlibatan publik, memberikan rekomendasi kebijakan transisi energi kepada para pengambil kebijakan, dan membahas isu-isu krusial seputar transisi energi.

Fokus kerja Komisi adalah pada dampak transisi energi pada masyarakat yang mencakup menggali pertimbangan strategis mengenai target komitmen transisi energi (misalnya NZE), memitigasi dampak bagi masyarakat termasuk dunia usaha, sektor-sektor terkait, dan dinamika kawasan, mendalami dampak strategi/kebijakan terkait energi bersih (carbon tax, subsidies reform, dsb.), serta kaitannya dengan pengembangan infrastruktur energi.

The Global Commission menawarkan rekomendasi yang berisi 12 butir saran untuk mengimplementasikan energi transisi, yaitu:

A. PEKERJAAN YANG LAYAK DAN PERLINDUNGAN PEKERJA

1. Merancang transisi untuk memaksimalkan penciptaan pekerjaan yang layak

2. Mengembangkan dukungan pemerintah yang disesuaikan untuk masyarakat dan pekerja serta fokus pada keterampilan dan pelatihan

3. Gunakan dialog sosial, keterlibatan pemangku kepentingan yang kuat, dan koordinasi kebijakan untuk memberikan hasil yang lebih baik

 

B. PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI

4. Memastikan bahwa kebijakan meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup untuk semua

5. Memprioritaskan akses energi bersih universal dan penghapusan kemiskinan energi

6. Menjaga dan meningkatkan ketahanan, keterjangkauan, dan ketahanan energi

 

C. PEMERATAAN, KETERLIBATAN SOSIAL DAN KEADILAN

7. Memasukkan pertimbangan gender, kesetaraan dan inklusi sosial dalam semua kebijakan.

8. Memastikan distribusi manfaat energi bersih yang adil dan menghindari risiko dampak negatif yang tidak proporsional pada populasi yang rentan.

9. Mengintegrasikan suara generasi muda dalam pengambilan keputusan

 

D. PARTISIPASI PUBLIK

10. Menggunakan wawasan dari ilmu perilaku untuk merancang kebijakan perubahan perilaku yang efektif

11. Meibatkan publik melalui partisipasi dan komunikasi

12. Meningkatkan dampak melalui kolaborasi internasional dan pertukaran praktik terbaik.

"Rekomendasi the Global Commision akan menyediakan bukan saja prinsip-prinsip umum, tapi contoh konkret bagaimana kita bisa menjalankan transisi energi bersih. Indonesia akan melibatkan banyak pihak dalam proses ini, membedakan dari (forum) yang sebelumnya," tutup Arifin. (NA)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Agung Pribadi (08112213555)


Contact Center