Pengembangan SDM Jadi Faktor Penentu Transisi Energi

JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal guna memenuhi kebutuhan dunia usaha, industri, dan penelitian. Penyiapan ini sekaligus sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan transisi energi di masa mendatang.

Kepala Badan Pengembangan SDM (BPSDM) ESDM Prahoro Yulijanto Nurtjahyo mengutarakan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi perbicangan global saat ini dan menjadi isu jangka panjang. "Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangannya, nanti takutnya kita akan ketinggalan kereta," kata Prahoro dalam diskusi bertajuk Transisi Energi Dunia: Peluang SDM Indonesia Untuk Bersaing Secara Global di Jakarta, Rabu (23/2).

Selain potensi dan teknologi, sambung Prahoro, kondisi geografis Indonesia dan keekonomian menjadi tantangan tersendiri dalam memahami EBT. "Kelayakan (ekonomi) ini pada pengembangan EBT harus bertempur pada energi fosil. Kondisi inilah harus menjadi perhatian semuanya," jelasnya.

Menurut Prahoro, transisi energi yang fokus pada pengembangan EBT harus mulai menyertakan pembaruan teknologi kesiapan SDM yang ada. Hal ini butuh koordinasi dengan badan yang bergerak di bidang pendidikan. "Kurikulum di kampus harus berubah. Option untuk mata kuliah pilihan (EBT) harus lebih banyak dan beragam. Karena dari sinilah kita bisa menangkap semuang perubahan - perubahan yang ada, khususnya EBT yang tingkatnya saangat pesat sekali," ungkapnya.

BPSDM Kementerian ESDM sendiri tengah mengambil peran dalam penyiapan SDM yang mumpuni melalui sertifikasi dan pelatihan di bidang energi terbarukan. "Transformasi digital akan berdampak besar untuk dunia kerja ke depan dan butuh SDM yang lebih kompeten dengan kompetensi multi disiplin," ucap Prahoro.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Keenergian Institut Teknologi Bandung (ITB) Retno Gumilang Dewi menyampaikan bahwa transisi energi adalah perubahan struktural yang signifikan dalam sistem energi melalui deep decarbonization menuju terbarukan dan berkelanjutan agar kenaikan temperatur bumi tidak melebihi 1.5oC (Paris Agreement) menuju NZE (Net Zero Emissions).

Dalam paparannya, Paris Agreement merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030, ditambah aksi pra-2020. Melalui Long-Term Strategy for Low Carbon Climate Resilience (LTS LCCR) 2050 Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi terhadap tujuan global dan tujuan pembangunan nasional dengan memperhatikan keseimbangan antara pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi, keadilan dan pembangunan ketahanan iklim.

Untuk tetap dapat melaksanakan pembangun sektor energi di Indonesia, Indonesia menerapkan Kebijakan Energi Nasional: Ketahanan dan Kemandirian Energi dengan beralih dari minyak, memanfaatkan aset-aset strategis seperti gas dan batubara, peningkatan efisiensi management energi dan konservasi energi dan pengembangan energi baru (nuclear, CBM, shale-gas) & terbarukan (solar, hydro, wind, geothermal, bimass-biofuels).

Terdapat 4 pilar strategi pembangunan rendah karbon jangka panjang, antara lain pelaksanaan langkah-langkah efisiensi energi, penggunaan listrik (yang telah dekarbonisasi) di sektor transportasi dan bangunan, peralihan bahan bakar dari batubara ke gas dan energi terbarukan di industri, dan peningkatan energi baru dan terbarukan di pembangkit listrik, transportasi dan industri

Ia mengungkapkan lokasi dari sistem-sistem energi transisi masa depan adalah di daerah, maka sekolah-sekolah dapat ditempatkan di daerah yang relevan. Pengembangan teknologi energi ditempuh melalui jalur riset dan inovasi domestik dan transfer teknologi melalui joint venture buat persyaratan investasi asing yg mewajibkan transfer teknologi. (RWS)