Pembiayaan Syariah Jadi Opsi Pengembangan Transisi Energi

Rabu, 27 Juli 2022 | 17:25 WIB | Humas EBTKE

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 280.Pers/04/SJI/2022

Tanggal: 27 Juli 2022

Pembiayaan Syariah Jadi Opsi Pengembangan Transisi Energi

 

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa kebijakan transisi energi membutuhkan pembiayaan dan investasi yang sangat besar, oleh karenanya pembiayaan transisi energi salah satunya dapat dilakukan melalui pembiayaan yang berbasis syariah, karena pada dasarnya prinsip keuangan berkelanjutan sesungguhnya sejalan dengan prinsip keuangan syariah.

"Syariah tidak hanya berisi hukum yang mengatur kehidupan manusia tapi juga melindungi kepentingan dan kemaslahatannya. Salah satu kaidah dalam syariah adalah tantangan perusakan di bumi, pelestarian adalah salah satu tugas yang diemban manusia dalam kehidupan duniawinya. Oleh karena itu transisi energi berkelanjutan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga pembiayaan dengan skema syariah dapat dimanfaatkan dengan tujuan tersebut," ujar Wapres Ma'ruf Amin membuka Webinar G20 "Unlocking Innovative Financing Schemes & Islamic Finance to Accelerate a Just Energy Transition in Emerging Economies", di Jakarta, Rabu (27/7).

Wapres Ma'ruf Amin melihat ada potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sukuk atau Islamic Bond sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat untuk pembiayaan transisi energi. "Untuk itu saya minta agar inovasi produk sukuk serta promosinya ditingkatkan sehingga masyarakat semakin berminat akan produk ini. Mekanisme pembiayaan proyek dengan prinsip-prinsip syariah juga dapat diterapkan sebagai alternatif mekanisme pembiayaan proyek-proyek transisi energi," ungkap Wapres Ma'ruf Amin.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan setidaknya USD 30 miliar untuk membiayai transisi energi dalam 8 tahun ke depan. Transisi energi secara alami akan terjadi jika harga komoditas-komoditas energi yang bersumber dari EBT lebih kompetitif. "Persoalannya, alokasi anggaran pemerintah untuk subsidi energi masih sangat besar demi menjaga daya beli masyarakat, terlebih ketika harga komoditas energi dunia meningkat," lanjut Wapres Ma'ruf Amin.

Dari sisi sumber pembiayaan, pembiayaan syariah harus berasal dari mekanisme lembaga keuangan yang berbasis syariah. Salah satu sumber pembiayaan syariah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya adalah wakaf uang. Pada tahun 2018, Badan Wakaf Indonesia menyebutkan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun.

"Dalam berbagai kesempatan saya menyampaikan bahwa dana wakaf seyogyanya tidak hanya dimanfaatkan untuk aktivitas keagamaan, seperti pembangunan masjid, tapi juga dapat digunakan dalam wujud lain yang menyangkut kemashlahatan umat manusia, bahkan keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang, misalnya pembiayaan proyek EBT atau investasi melalui keuangan islam yang profit atau imbal hasilnya dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan energi berkelanjutan," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif kembali menegaskan komitmen Pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional. "Dalam Roadmap ini, kami bertujuan untuk mengembangkan hampir 600 GW energi terbarukan dalam bauran energi, yang antara lain berasal dari solar, hidro, laut, panas bumi, serta hydrogen," kata Arifin.

Perkembangan arsitektur global yang dinamis tidak boleh menjadi halangan bagi kami untuk melanjutkan transisi menuju energi bersih di masa depan. Saya sangat senang bahwa semua anggota G20, termasuk Indonesia, telah mengikrarkan Net Zero Emissions yang akan menjadi dasar kokoh untuk implementasi lebih lanjut dari program transisi energi di masing-masing negara," ujarnya.

Arifin menuturkan, sumber daya kami untuk mendukung roadmap transisi energi tidak hanya dari energi terbarukan, tetapi juga dari sumber daya mineral, seperti nikel, tembaga, bauksit, mangan, untuk memproduksi baterai untuk kendaraan listrik dan sebagai penyimpanan pembangkit listrik energi terbarukan. "Diharapkan dengan strategi komprehensif tersebut, Indonesia dapat meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi kita," imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Arifin, Indonesia terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara mitra dan lembaga keuangan internasional untuk menemukan mekanisme pendanaan yang inovatif guna memenuhi kebutuhan investasi dalam mendukung transisi energi. "Dengan banyaknya pembicara luar biasa yang bergabung dengan kami hari ini, saya percaya bahwa melalui Forum ini kita dapat bekerja sama untuk menciptakan instrumen pembiayaan yang inovatif untuk mewujudkan jalur yang lebih kuat, lebih inklusif, dan representatif untuk mewujudkan implementasi Net Zero Emission yang dipercepat," tandasnya.

Selain Arifin, hadir sebagai narasumber diskusiantara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan, CoChair of Think 20 Bambang Brodjonegoro, Chair of Energy Transitions Working Group (ETWG) Yudo Dwinanda Priaadi, dan jajaran pimpinan tinggi perhelatan G20 Presidensi Indonesia lainnya. (KO)

 

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Agung Pribadi (08112213555)


Contact Center