Menteri ESDM: Implementasi Karbon Netral Harus Transparan dan Akuntabel

Rabu, 31 Agustus 2022 | 16:05 WIB | Humas EBTKE

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 330.Pers/04/SJI/2022

Tanggal : 31 Agustus 2022

Menteri ESDM: Implementasi Karbon Netral Harus Transparan dan Akuntabel

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menekankan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan proyek-proyek transisi energi agar lebih akuntabel dan transparan. Pelaksanaan ini perlu mendapat dukungan dari Lembaga Audit di masing-masing negara G20.

"Lembaga Audit Keuangan memiliki peran penting dalam memastikan terselenggaranya program Net Zero Emission (NZE) secara konsisten yang akuntabel dan transparan," kata Arifin pada acara Supreme Audit Institution (SAI)20 Summit di Bali, Selasa (30/8).

Kehadiran lembaga audit diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan transisi energi yang konkret. "Ini akan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga sektor publik baik dari sisi efektivitas program dan kebijakan," tegas Arifin.

Sejauh ini, pemerintah Indonesia sendiri berupaya menciptakan ekonomi hijau (green economy) dengan mengembangkan proyek-proyek yang bankable, memasukkan faktor pendukung untuk investasi pertumbuhan hijau, merancang instrumen ekonomi dan kebijakan yang inovatif, hingga menerapkan tata kelola yang baik untuk menjaga iklim investasi terbarukan yang kondusif.

"Energi baru dan terbarukan punya potensi untuk menjadi penggerak industri lokal, investasi dan penciptaan lapangan kerja serta memastikan ketahanan energi dan mitigasi perubahan iklim," ungkap Arifin.

Untuk itu, sambung Arifin, pemerintah berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi informasi non-keuangan, seperti kebijakan berbasis prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance/GSC) untuk mendukung proses transisi energi bersih.

Upaya lain yang ditawarkan Arifin adalah meningkatkan aksi kolaborasi antarkementerian dan stakeholder terkait dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek strategis. "Agar sesuai koridor dan mengantisipasi adanya penyelewengan demi mempercepat pembangunan ekonomi yang akuntabel," ujarnya.

Ia berharap semua pihak terkait dapat membantu pelaksanaan audit, memberikan akses terhadap data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pemeriksaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia sendiri telah memiliki peta jalan (roadmap) untuk mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat untuk mendukung pelaksanaan ekonomi hijau. Ekonomi dan skema pendanaan merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan transisi energi.

Sebagai informasi, SAI20 merupakan forum yang dibentuk untuk berkontribusi dalam komunitas G20, khususnya dalam menanggapi kebutuhan akan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas global, terutama dalam situasi dan paska pandemi, untuk percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). (NA)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Agung Pribadi (08112213555)


Contact Center