Strategi Ditjen EBTKE Raih Nilai Optimal Pembangunan ZI Menuju WBK WBBM

TANGERANG SELATAN – Seiring dengan komitmen untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) terus berupaya menyusun dan melaksanakan program strategis guna meraih nilai optimal. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Umum Ditjen EBTKE, Cuncun Hikam Siswanto saat menyampaikan sambutan Sekretaris Ditjen EBTKE pada kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Terkait WBK WBBM hari ini (Kamis, 26/1).

“Proses panjang yang telah dilalui dan masih membentang di depan, menjadi tantangan sekaligus semangat bagi Ditjen EBTKE untuk terus berupaya melaksanakan program dan kebijakan strategis untuk mencapai pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM,” tuturnya.

Cuncun menjelaskan bahwa pembangunan ZI Menuju WBM/WBBK di lingkungan Direktorat Jenderal EBTKE telah dimulai sejak tahun 2016. Dalam perjalananannya, program ini terlaksana melalui proses yang panjang dan tidak mudah, serta tidak akan berhasil tanpa sinergitas, keterlibatan dan peran aktif seluruh pegawai dan jajaran pimpinan. Ditjen EBTKE meraih predikat WBK melalui Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) pada tahun 2020 dan Direktorat Panas Bumi pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Ditjen EBTKE mengusulkan Direktorat Aneka EBT untuk penilaian WBBM dan Direktorat Bioenergi, Direktorat Konservasi Energi dan Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE untuk penilaian WBK. Namun, hanya Direktorat Konservasi Energi yang lolos saringan tingkat penilaian internal.

“Kegagalan target pencapaian WBM dan WBBK sebelumnya menjadi pembelajaran bagi kami untuk bebenah dan terus melakukan perbaikan guna mendapatkan nilai optimal pada penilaian berikutnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Cuncun menyampaikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah miniatur dari pembangunan Reformasi Birokrasi yang pada awal pembangunannya berfokus pada perbaikan layanan publik dan pemerintah yang bebas dari korupsi. Selanjutnya terdapat pergeseran paradigma pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBK yang dititikberatkan kepada pelayanan publik yang prima serta pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pada paradigma baru ini, penilaian capaian kinerja yang merupakan indikator dari akuntabilitas kinerja pemerintah yang memberikan dampak kepada masyarakat luas menjadi salah satu komponen utama. Oleh karenanya, ke depan Ditjen EBTKE akan lebih agresif dalam mencapai target Kinerja Utama Unit dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden pada penganugerahan Unit Peraih WBK/WBBM tanggal 20 Desember 2022, disebutkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat WTP, pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima.

“Ini akan kami upayakan dapat dilaksanakan pada Ditjen EBTKE melalui kebijakan strategis dan memperkuat manajemen risiko terkait IKU agar tercapai target 100% dan memberi dampak langsung kepada publik. Setditjen EBTKE sebagai unit penggerak Manajemen Perubahan akan terus melakukan asistensi kepada Direktorat di lingkungan Ditjen EBTKE yang mempunyai fungsi pelayanan langsung kepada publik mempersiapkan penilaian WBK/WBBM,” pungkas Cuncun.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Hidayah Azmi Nasution menegaskan apabila Unit yang berhasil ueraih gelar WBK/WBBM sesuai mekanisme penilaian berdasarkan Permenpan No 90 Tabun 2021 adalah Unit yang secara nyata menunjukkan dampak kinerjanya terhadap perbaikan dan inovasi pelayanan publik serta manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

“Pelaksanaan ZI WBK/WBBM memuat substansi perbaikan pelayanan publik yang ditunjukkan oleh dampak dari pencapaian kinerja instansi pemerintah. Pencapaian kinerja pemerintah adalah tulang punggung dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” tandasnya. (RWS)