Ditjen EBTKE Ajak Pengelola Gedung dan Masyarakat Sekitar Lakukan Hemat Energi

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong partisipasi aktif pengelola gedung dan masyarakat untuk turut mendukung pelaksanaan program hemat energi. Mereka tidak saja diharapkan dapat mengaplikasikan perilaku hemat energi dan penggunaan peralatan berlabel hemat energi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga turut membangun kesadaran hemat energi di lingkungan kerja atau rumah tangga masing-masing.

“Energi sangat diperlukan dalam berbagai aktivitas masyarakat modern. Namun, penggunaannya juga menyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) yang berkontribusi pada pemanasan global. Hal ini tentu menjadi perhatian kita agar penggunaan energi dapat dilakukan secara efisien,” ungkap Direktur Konservasi Energi, Gigih Udi Atmo dalam Sosialisasi Hemat Energi  Pengelola Gedung dan Masyarakat di Sekitar Kantor Direktorat Jenderal EBTKE pada hari ini (Jumat, 5/5).

Ia menjelaskan bahwa pada bangunan gedung, pemerintah mendorong upaya efisiensi energi melalui penerapan manajemen energi dan nantinya bangunan gedung yang  mengkonsumsi energi lebih dari 500 TOE wajib menerapkan manajemen energi.

“Manajemen energi dapat dilaksanakan dengan memiliki manajer energi, menyusun program efisiensi energi, melaksanakan audit energi secara berkala dan melaksanakan rekomendasi hasil audit energi,” urai Gigih.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia memiliki target penurunan konsumsi energi final sebesar 17% dari skenario Business-as-Usual pada tahun 2025 dan target penurunan emisi GRK 29%  pada tahun 2030. Konsumsi energi nasional sebesar 17% berasal dari sektor rumah tangga dan bangunan gedung komersil sebesar 5%.

Untuk memudahkan masyarakat memilih peralatan yang hemat energi, Pemerintah telah menetapkan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) untuk berbagai peralatan rumah tangga: pengondisi udara (AC), lampu LED, penanak nasi, lemari pendingin, dan kipas angin. Selanjutnya peralatan lain seperti televisi, showcase, mesin cuci dan berbagai peralatan rumah tangga lain juga akan ditetapkan SKEM-nya.

“Bapak Ibu dapat memilih peralatan pemanfaat energi dengan melihat label tanda hemat energi dari jumlah bintang yang ditampilkan. Semakin banyak bintangnya semakin hemat energi peralatannya,” ujarnya.

Lebih lanjut Gigih mengungkapkan saat ini Indonesia sudah menjadi negara net-importir minyak, terutama karena konsumsi BBM di sektor transportasi sangat tinggi. Ini menjadikan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia, seperti yang dirasakan beberapa waktu lalu saat harga BBM kita ikut naik karena naiknya harga minyak dunia yang di picu konflik Rusia-Ukraina. Hal ini juga meningkatkan beban subsidi pemerintah, sehingga berpotensi mengurangi porsi belanja infrastruktur.

“Mengingat populasi sepeda motor BBM saat ini sangat besar, pemerintah meluncurkan program bantuan subsidi bagi konversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik. Subsidi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memiliki sepeda motor listrik. Kami berharap Bapak Ibu juga dapat ambil bagian pada program ini,” imbuhnya.

Gigih menjelaskan penggunaan kendaraan listrik bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Penggunaan kendaraan listrik juga membantu masyarakat untuk mengurangi pengeluaran, mengingat biaya operasional kendaraan listrik jauh lebih rendah dari kendaraan BBM. Berdasarkan studi yang dilakukan, biaya BBM untuk operasional sepeda motor selama 1 bulan (25 liter pertalite) sebesar Rp 250.000,- dibandingkan biaya listrik untuk operasional sepeda motor listrik selama 1 bulan (25 kWh @Rp 1.450,-) sebesar Rp 36.250,-.

“Kami berharap peran aktif masyarakat dapat turut serta membangun kesadaran hemat energi di lingkungan kerja atau rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu  dapat mengawali penghematan energi dengan langkah-langkah yang sederhana, yakni dengan menerapkan gerakan 3M, yaitu dengan mematikan lampu dan peralatan listrik, mencabut colokan listrik dan mengatur suhu AC pada 24-27’C,” pungkasnya.