Pengembangan PLTP Unit 2 Dieng dan Patuha, Genjot Target Bauran Energi

JAKARTA – Tantangan Pemerintah ke depan khususnya di bidang energi yaitu pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat Indonesia yang semakin meningkat di tengah situasi produksi energi fosil terus menurun. Pemerintah harus dapat mengelola pasokan energi agar kedaulatan, keamanan dan kemandirian energi yang diharapkan dapat tercapai melalui pengembangan energi berkelanjutan. Salah satu programnya yaitu melalui peningkatan pemanfaatan energi panas bumi.

Indonesia memiliki potensi panas bumi yang cukup besar yaitu 29 GW, namun demikian jumlah kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) baru mencapai angka 1.948 MW atau sekitar 7% dari potensi yang ada pada tahun 2018. Sesuai dengan target RUPTL PT. PLN 2019 – 2028 yaitu 6310 MW pada tahun 2025 dalam 6 tahun ke depan, harus dapat memenuhi kekurangan kapasitas sebesar 5251 MW atau sebesar rata2 720 MW/tahun.

Dalam bauran energi untuk pembangkit listrik, peran panas bumi ditargetkan meningkat dari 5% menjadi 11% pada tahun 2025. Pengembangan energi panas bumi memiliki hal strategis bagi keamanan energi nasional melalui subsitusi impor minyak bumi yang kurang lebih 100.000 barrel/hari pada tahun 2025. Pemanfaatan panas bumi akan memperkuat perekonomian nasional dengan menekan pengaruh fluktuasi minyak dunia ke ekonomi indonesia. Pemanfaatan panas bumi akan mempengaruhi pemakaian BBM dan sekaligus mengurangi impor BBM.

Panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Kelebihan panas bumi lainnya bahwa pembangkit panas bumi dapat dioperasikan sampai 90% kapasitas dan waktu operasi yang sampai 30 tahun. Pengembangan panas bumi juga punya peranan penting dalam pengembangan infrastruktur dan wilayah perekonomian di wilayah sekitar potensi panas bumi.

Menjawab tantangan ini, PT. Geodipa Energi Indonesia, hari ini (Kamis, 25/4) resmi melakukan Groundbreaking PLTP Unit 2 Dieng dan Patuha, secara simbolis dilaksanakan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan dan langsung dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen EBTKE, F.X. Sutijastoto.

PT. Geo Dipa Energi Persero merupakan salah satu Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki misi untuk mendukung program Pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik panas bumi. Sampai dengan tahun 2018, PT Geo Dipa Energi telah baru berkontribusi sebesar 6% dari jumlah kapasitas terpasang atau sebesar 115 MW yang berasal dari PLTP Dieng sebesar 60 MW dan PLTP Patuha sebesar 55 MW.

Direktur PT. Geo Dipa Energi (Persero), Riki Firmandha Ibrahim, menyampaikan bahwa PLTP Unit 2 Dieng dan Patuha berkapasitas masing-masing sebesar 60 MW yang akan selesai pembangunannya di tahun 2023, didanai oleh Asian Development Bank (ADB). Hadir pada ksempatan ini perwakilan ADB, yaitu Director, Energy Division, South East Regional Department, Asian Development Bank (ADB), Andrew Jeffries.

Selain itu, PT Geo Dipa Energi juga berkomitmen untuk mengembangkan WKP Gunung Arjuno Welirang sebesar 185 MW dan WKP Candi Umbul Telomoyo sebesar 55 MW. Geo Dipa Energi juga sedang membangun sendiri, 10-15 MW Small Scale Power Plant yang akan beroperasi di tahun 2020, dengan Pendanaan dari BUMN SMV, PT SMI Persero. Juga 10-15MW Organic Rankine Cycle / Bynari Power Plant, dengan Skema pembangunan BOT, yang akan beroperasi di awal tahun 2022.  Sehingga pada tahun 2023, GeoDipa akan meningkatkan kapasitas produksi listriknya hingga 270 MW.

“Saya berterima kasih dalam kapasitas sebagai Menteri Keuangan selalu bisa berpartner dengan Kementerian lain dalam rangka terus mendorong dan memformulasikan kebijakan energi agar bisa terus memenuhi kebutuhan perekonomian Indonsia, namun juga saat yang sama memperhatikan aspek sustainability di dalam memproduksi jumlah energi yang semakin meningkat”, demikian ungkap Sri Mulyani dalam sambutannya. Menteri Sri juga menjelaskan bahwa proyek hari ini adalah semacam wujud nyata yang mencoba melingkupi seluruh tujuan dan kebutuhan. Kebutuhannya antara lain:

-     kebutuhan listrik yang terus meningkat

-     mendukung tercapainya sustainable development goal termasuk pengurangan kemiskinan

-     mendukung tercapainya komitmen global di dalam mengurangi climate change

-     memenuhi tercapainya suatu energy mix yaitu komitmen untuk mencapai 23% komposisi bauran energi di Indonesia yang berasal dari EBT.

Dirjen EBTKE, F.X. Sutijastoto dalam sambutannya mewakili Menteri ESDM menyampaikan bahwa Pemerintah berharap agar potensi panas bumi yang dimiliki Geo Dipa terus meningkat melalui pengembangan WKP yang baru dan sinergi BUMN memiliki kontribusi yang signifikan bagi pengembangan panas bumi di Indonesia. “Tidak sedikit rintangan yang telah dilalui oleh PT Geo Dipa Energi untuk sampai pada titik seperti hari ini. Sudah banyak kendala pengembangan panas bumi yang dapat diselesaikan PT. Geo Dipa Energi dengan baik. Besar harapan kami agar PT Geo Dipa Energi dapat lebih maju dan berkembang menjadi badan usaha panas bumi yang lebih solid dan berkontribusi besar bagi penyediaan listrik untuk masyarakat Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada PT Geo Dipa Energi yang telah berpartisipasi aktif dalam pengembangan panas bumi di Indonesia, dan saya harapkan pengembangan panas bumi Dieng Unit 2 dan Patuha Unit 2 dapat terlaksana tanpa hambatan”, ungkap Dirjen Toto.

Pada kesempatan yang sama, juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Geologi dan dengan PT. Geo Dipa Energi (Persero) tentang Penyelidikan dan Penelitian Geologi untuk Pengembangan Panas Bumi. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyelidikan dan penelitian bidang geologi, penyiapan data dan informasi geologi, pemanfaatan sarana survei dan laboratorium, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penyediaan data dan informasi panas bumi untuk tahap eksplorasi dan kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Tak hanya dengan Badan Geologi, PT. Geodipa Energi Indonesia juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Asian Development Bank, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, guna membangun visi-misi bersama dalam melakukan percepatan pelaksanaan proses pembangunan proyek panas bumi di Indonesia, serta membangun komitmen peran aktif BUMN untuk membuka Kawasan Ekonomi Nasional Indonesia, berbasis pada pemanfaatan energi domestik setempat. (RWS)