MESDM Dukung Penggunaan Rupiah

EBTKE--Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mendukung Implementasi peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 17/3/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan akan secara aktif berkontribusi agar tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini dapat semaksimal mungkin tercapai.

Kementerian ESDM juga akan memperhatikan dan memahami bahwa banyak masukan dan kepedulian dari para pelaku usaha baik di bidang minyak dan gas (migas), ketenagalistrikan, mineral batubara (minerba) maupun bidang energi baru terbarukan terkait dengan kebijakan ini.

Masukan-masukan tersebut telah dikomunikasikan dan dikoordinasikan secara serius kepada BI selaku otoritas moneter. Kementerian ESDM dan BI telah mencapai kesepakatan bahwa:

1. Akan bekerjasama menyusun langkah-langkah implementasi agar penerapan peraturan ini di sektor energi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan secara maksimal dan mengantisipasi permasalahan yang mungkin akan timbul;
2. Memahami karakteristik khusus yang dimiliki oleh Industri di sektor energi mengakibatkan implementasi PBI tersebut untuk keseluruhan transaski tidak bisa sekaligus dan membutuhkan pendalaman terhadap karakterisktik transaksi yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

• Kategori 1:   Transaksi yang bisa langsung menerapkan ketentuan PBI misalnya sewa kantor/rumah/kenderaan, gaji karyawan Indonesia, berbagai support services;
• Kategori   2: Transaksi yang masih membutuhkan waktu agar bisa menerapkan ketentuan PBI misalnya: bahan bakar (fuel), transaksi impor melalui agen lokal, kontrak jangka panjang, kontrak multi currency;
• Kategori   3:   Transaksi yang secara fundamental sulit memenuhi ketentuan PBI karena berbagai faktor antara lain regulasi pemerintah. Misalnya: gaji karyawan expatriate, drilling service dan sewa kapal

3. Terhadap transaksi kategori 1 di atas akan diberikan waktu transisi paling lambat 6 bulan;
4. Terhadap jenis transaksi yang masuk kategori 2, transaksi yang karena sebuah perjanjian dengan jangka waktu tertentu tetap bertransaksi dengan mata uang asing maka akan dijajaki kemungkinan perubahan perjanjian;
5. Terhadap jenis transaksi kategori 3, pelaku usaha dapat melanjutkan transaksi dengan mata uang asing;
6. Kementerian ESDM dan BI akan membentuk suatu gugus tugas terkait implementasi peraturan ini yang akan memfasilitasi dan meyakinkan bahwa dunia usaha tidak mengalami kesulitan dan kegiatan usaha dapat berjalan normal.

Kementerian ESDM dan BI akan mengeluarkan tata cara pelaksanaan mengenai implementasi PBI nomor 17/3/PBI/2015 di sektor energi.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Bank Indonesia (BI) selaku Otoritas Moneter telah mengeluarkan PBI Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI, ditetapkan pada 31 Maret 2015 yang lalu dan berlaku mulai 1 Juli 2015.