Presiden Minta Menteri ESDM Kawal Kerjasama investasi Dengan Negara-Negara Timur Tengah

EBTKE-- Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said diminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk menindaklanjuti kesepakatan dan investasi antara Pemerintah Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah. Permintaan Presiden tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini, Senin, 23 November 2015.

Selain kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Presiden Joko Widodo juga meminta kepada beberapa Menteri-menteri lainnya untuk melakukan hal yang sama dengan beberapa negar yang ditunjuk karena Presiden melihat masih dijumpai persoalan yang terkait dengan tindak lanjut kesepakatan dan investasi antara Pemerintah Indonesia dengan berbagai negara, demikian disampaikan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung seperti dikutip dari website setneg.go.id, Selasa, 24 November 2015.

Menurut Pramono, kehadiran investasi, terutama Foreign Direct Investment diperlukan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian di tanah air. Untuk itu, Presiden mengambil langkah terobosan dengan menunjuk beberapa Menteri untuk mendapatkan tugas tambahan mengawal dan memastikan tindak lanjut berbagai kesepakatan ekonomi dan investasi yang telah dibuat.

Berikut Menteri-menteri yang ditunjuk Presiden mendapatkan tugas tambahan mengawal dan memastikan kerjasama dengan berperan menjadi focal point penyelesaian masalah yang muncul dalam implementasi kerjasama investasi antara pemerintah Indonesia dengan beberapa negara:

1.  Menteri ESDM Sudirman Said bertanggung jawab untuk Timur Tengah;
2.  Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk Jepang;
3.  Menteri BUMN Rini Soemarno untuk RRT;
4.  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk Rusia;
5.  Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk Eropa dan Australia;
6.  Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk India;
7.  Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan untuk Singapura;
8.  Menko Maritim Rizal Ramli untuk Malaysia;
9.  Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan;
10. Kepala BKPM Franky Sibarani untuk Taiwan dan Hongkong;
11. Menkominfo Rudiantara untuk AS dan Amerika Selatan; dan
12. Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk Thailand dan Vietnam dan negara Asia lainnya di luar Singapura dan Malaysia.

Dalam menjalankan tugas tambahan dijelaskan Parmono, menteri-menteri tersebut tetap berada dibawah koordinasi menteri Luar negeri. Menteri Luar Negeri tetap memegang tanggung jawab penuh dalam menjalankan diplomasi ekonomi, menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan bertanggung jawab untuk menjalin hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat. Menteri Luar Negeri juga tetap memegang peranan kunci dalam proses negosisasi untuk dicapai kesepakatan kerjasama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan negara-negara lain.