Diskusi Tantangan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Indonesia

JAKARTA – Porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional tahun 2020 baru mencapai 11,31%, atau baru separuh dari target 23% di tahun 2025. Untuk itu, diperlukan strategi dan dukungan seluruh pihak untuk dapat mewujudkan target ini.

“Tidak mudah untuk merealisasi target kita di tahun 2025 sebesar 23%, saya dengan DPR dan berbagai keterbatasan terus mengupayakan agar EBT benar-benar menjadi prioritas utama. Ini tercermin pada program legislasi, prioritas Undang-Undang (UU) yang akan kita tuntaskan tahun ini adalah UU EBT”, kata Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII DPR RI membuka kegiatan Diskusi Rintangan Bauran EBT dalam Mencapai Bauran Energi Nasional 2025 kemarin (8/2), yang digelar secara virtual.

Ketua Komisi VII dari Fraksi Nasdem ini mengungkapkan bahwa sudah ada pemahaman bersama bahwa Indonesia tidak bisa lagi berbalik dan harus masuk dalam era pemanfaatan EBT secara masif. Sugeng menyambut senang gelaran diskusi ini untuk membahas poin-poin penting pembahasan pengembangan EBT dan tantangan nya di Indonesia.

Direktur Jenderal EBTKE, Dadan Kusdiana yang hadir sebagai salah satu narasumber, menguraikan bahwa sekarang adalah momentum yang paling tepat untuk pengembangan EBT, bahwa Indonesia harus melakukan transisi energi ke energi baru terbarukan. Didukung oleh tren global, dari sisi teknologi dan keekonomian untuk EBT semakin murah.

“Ini saatnya untuk bertransisi energi ke EBT dan ini yang kami lakukan di Kementerian ESDM, melakukan secara smooth proses-prosesnya terhadap penyediaan energi khususnya listrik ke masyarakat terus berjalan, kemudian investasinya terus berkembang dan target EBT serta penurusan emisi GRK nya secara cepat bisa kita kejar targetnya”, ujar Dadan.

Angka capaian bauran EBT di 2020 kurang lebih 11%, dibanding 2015 yang baru mencapai 5%, maka dalam 6 tahun, capaian bauran ini naik dua kali lipat, kira-kira 1% per tahun. Masih tersisa lima tahun mendatang untuk mengejar target bauran ke 23%. Dadan mengungkapkan, yang ia pelajari dari sisi peningkatan bauran, pencapaiannya lebih banyak didukung oleh Bahan Bakar Nabati (BBN) di tahun 2016, semakin bertambah ketika program mandatori B30. Untuk pembangkit EBT sendiri tidak terlalu mendominasi, di tahun 2015 kapasitas pembangkit EBT 8500 mw, dan di tahun 2020 terdapat penambahan kapasitas 2.000 MW dari EBT.

“Malah tahun kemarin hanya nambah 106 MW, tahun kemarin memang bisa dikecualikan karena ada pandemi, kalau ingin mencapai 23% di 2025 jadi minimal setiap tahun harus tambah 2000 MW untuk yang listrik dan nambah juga untuk biofuelnya dan juga cofiring pencampur batubara dengan biomassa yang lain”, kata Dadan.

Langkah yang diambil agar pemanfaatan EBT meningkat, pertama dengan cara substitusi, melalui peningkatan bahan bakar nabati di sektor-sekor yang masih belum menggunakan B30, dan dengan dorongan Presiden, B30 akan dinaikkan menjadi B40 atau B50. Substitusi lain juga melalui program cofiring biomassa di PLTU batubara. Melalui program ini, pembangkit tidak perlu menambah kapasitas, dan tetap menggunakan mesin yang sama, tidak perlu menggunakan teknologi baru, bahan bakarnya yang ditambah dengan energi yang terbarukan seperti limbah dan sampah.

Yang kedua, konversi energi primer fosil khususnya diesel atau termasuk batubara ke PLT EBT, yang paling dekat yaitu konversi PLTD ke PLT EBT dan ini sudah masuk di dalam program di Kementerian ESDM maupun di PLN. Terdapat 5200 unit PLTD tersebar di 2000an lokasi secara nasional dengan total sekitar 2 GW. Tahap pertama tahun 2021 ini akan dilakukan konversi untuk 225 MW dan sudah dimulai oleh PLN dan Ditjen EBTKE sudah melakukan persiapan untuk tahap kedua. Selain meningkatkan porsi EBT, untuk PLN akan semakin lebih hijau dan secara ekonomi akan membuat lebih baik. Yang ketiga, pembangkit baru berbasis EBT akan ditambah setelah terjadi demmand baru, setelah keekonomiannya kembali normal, fokusnya pada penyediaan listrik yang murah dan bersih seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sebagai tambahan didorong juga pemanfaatan EBT yang sifatnya non listrik dan bukan juga untuk yang non BBN. Pemanfaatan energi di pertanian misalnya untuk pengeringan tembakau, jadi tidak hanya dimanfaatkan untuk listrik tapi memanfaatkan energi terbarukan untuk proses yang lebih sederhana.

“Untuk PLTS skala besar secara keekonomiannya paling dekat yaitu PLTS Terapung dan 2 hal ini dalam penglihatan kami dalam urusan teknologi yang kaitannya dengan keekonomiannya bisa bersaing head to head dengan BPP di Jawa”, terang Dadan.

Ia pun menjelaskan upaya lainnya dengan mencari hal-hal yang bisa dilakukan di tengah kondisi excess supply, yaitu dengan mendorong pemanfaatan cofiring kepada PLTU. Selain dapat menghidupkan kegiatan ekonomi di masyarakat, karena nantinya akan berurusan dengan tanam menanam yang akan dilakukan oleh para petani masyarakat langsung, tidak terbatas di pengusaha atau badan usaha.

“Jadi semua bisa terlibat dan jumlahnya juga besar, tersebar di nasional, secara teknologi sudah terbukti jadi kami mendorong hal ini, upaya yang sedang kami lakukan adalah memastikan bahwa supply nya ada, contohnya sudah dilakukan kerjasama antara PLN dan Perhutani”, tutup Dadan mengakhiri sesi nya. (RWS)