Transformasi Karakter ESDM

Catatan Lalu Mara Satriawangsa

Pemimpin Redaksi Suara Karya

Jakarta--KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat dipersepsikan sebaga institusi buruk rupa dan laku. Publik melihat kementerian ini sebagai lumbung korupsi berjamaah dan manipulasi uang negara berskala triliunan rupiah. Kementerian ini seperti menista prinsip good governance atau tata laksana pemerintahan yang baik dan benar.

Persepsi buruk itu sudah terkonfirmasi lewat beberapa kasus yang menyentakkan publik. Antara lain kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno, juga mantan Menteri ESDM Jero Wacik.

Rudi Rubiandini, Waryono Karno, dan Jero Wacik adalah korban praktik persekongkolan bisnis yang sudah membudaya di lingkungan Kementerian ESDM. Budaya itu pula yang membuat kekuatan dan wibawa kementerian tersebut sebagai institusi negara tereliminasi akibat dikooptasi oleh sejumlah kelompok kepentingan. Mereka itulah yang mengendalikan atau mendikte dinamika kerja pemerintah di Kementerian ESDM.

Kelompok-kelompok kepentingan itu sangat powerful karena di belakang mereka ada godfather berjubah penguasa. Kalau kemauan kelompok itu tidak dipenuhi para birokrat di kementerian ESDM, mereka mengadu kepada sang godfather. Ujung-ujungnya, siapa saja yang melawan kelompok kepentingan itu diganti atau dirotasi.

Maka, butuh nyali ekstra besar untuk mewujudkan good governance di Kementerian ESDM ini. Bahkan ekstremnya, butuh nyawa cadangan.

Menteri ESDM Sudirman Said sadar dan paham betul dengan risiko itu. Tetapi, dia tidak punya pilihan lain karena harus mengaktualisasi revolusi mental di Kementerian ESDM. Dia pun menabuh gong pembenahan ke dalam dan ke luar, tanpa kompromi dan at all cost.

Sudirman mengajak karyawan menjadikan kasus Jero Wacik dan Waryono Karno sebagai pembelajaran. Pada saat bersamaan, Sudirman juga merotasi dan memensiundinikan “raja-raja kecil” di Kementerian ESDM. Selain bertujuan memperbaiki kinerja institusi, itu juga sebagai efek kejut (shock therapy) bagi semua elemen di Kementerian ESDM.

Sudirman juga berupaya menumbuhkan semangat cinta negara dan semangat bela negara di sanubari karyawan Kementerian ESDM. Semua langkah pembenahan itu ternyata mendapatkan dukungan solid dari semua elemen di kementerian itu.

Di sisi lain, pembenahan keluar dilakukan Sudirman dengan mencoret puluhan rekanan. Mereka dicoret, karena identitas mereka tidak jelas, termasuk kompetensi dan kredibilitas mereka tak bisa dipertanggugjawabkan. Mereka yang dicoret itu tak lebih dari kumpulan pemburu rente yang menjadikan Pertamina sebagai sapi perah, sehingga keuangan negara selama ini banyak dirugikan.

Pembenahan internal dan eksternal itu terbukti berisiko. Kamis (10/9) sekitar pukul 12.00 WIB, kantor Sudirman di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, ditembaki orang. Penembakan itu bisa dimaknai sebagai pesan atau refleksi kemarahan pihak tertentu terhadap langkah-langkah Sudirman.

Saat penembakan itu terjadi, pembenahan internal Kementerian ESDM masih berproses. Tetapi, beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Mei 2015, Sudirman merampungkan satu pekerjaan besar dan sensitif. Dia membubarkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak perusahaan Pertamina yang selama ini berperan mengimpor bahan bakar minyak (BBM).

Petral dibubarkan karena menjadi benalu. Kini Pertamina bisa menghemat Rp 250 miliar per hari karena kerja impor BBM tidak lagi dilaksanakan oleh Petral. Kini, 80 persen impor BBM dikerjakan sendiri oleh Pertamina, sementara sisanya oleh rekanan tepercaya.

Sudirman juga tidak merespons permintaan perpanjangan kontrak yang diajukan PT Freeport Indonesia. Dia minta Freeport fokus menyelesaikan kontrak terkini yang baru berakhir pada tahun 2021. Bagi dia, negosiasi perpanjangan kontrak baru dilakukan setelah pemerintah merampungkan penataan peraturan perundang-undangan di sektor migas dan pertambangan umum.

Sudirman meminta dewan pimpinan Freeport mengubah metode pendekatan. Ekstremnya, dia minta Freeport bermain bersih. Dalam sebuah kesempatan berdiskusi dengan Chairman of Board of Freeport McMoran Copper & Gold Inc, Jim Bob Moffet, Sudirman menegaskan bahwa Freeport jangan berasumsi bisa “bermain” dengan pola lama.

Freeport sudah mengamini pendirian pemerintah, dan negosiasi perpanjangan kontrak baru dilakukan pada tahun 2019.

Tentang berbagai langkah pembenahan itu, Sudirman mengaku hanya melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo. Tetapi itu berarti pembenahan akan bisa mencatatkan progres jika Presiden konsisten kepada kehendak politiknya.

Selama ini, pembenahan institusi pemerintah sering menjadi tidak mudah dan gagal karena Kantor Presiden acap bersikap tidak jelas.