Proyek Emisi Karbon

EBTKE-- Proses perencanaan sistem pembangkit listrik pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015 - 2024 belum meperhitungkan biaya emisi CO2 sebagai salah satu variabel biaya, walaupun demikian bukan berarti mengabaikan upaya pengurangan emisi CO2.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kandidat pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang ditetapkan masuk dalam sistem kelistrikan walaupun bukan berarti dua pembangkit jenis ini solusi biaya terendah. Penggunaan teknologi boiler supercritical dan ultra - supercritical di pulau Jawa juga membuktikan bahwa PLN peduli dengan upaya pengurangan emisi CO2 dari pembangkitan tenaga listrik.

Banyaknya emisi dihitung dari jumlah bahan bakar yang digunakan dan dikonversi menjadi emisi Co2 dengan menggunakan faktor pengali yang diterbitkan oleh Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC).

Emisi CO2 Indonesia akan mengalami kenaikan dari 201 juta ton pada tahun 2015 menjadi 383 ton pada 2024, dimana dari 383 ton tersebut 333 ton berasal dari batubara.

Average grid emission factor untuk Indonesia pada 2015 0,867 kg CO2/kWh, akan mengalami peningkatan menjadi 0,934 kg CO2/kWh di 2017, kemudian pada tahun 2018 grid emission factor akan mengalami peningkatan lagi karena keterlambatan pengoperasian PLTP dan PLTA. Namun pada 2024 grid emission factor akan mengalami penurunan menjadi 0,757 kgCO2/kWh menyusul beroperasinya proyek - proyek PLTA dan PLTP.

PLN akan memanfaatkan peluang pendanaan karbon baik melalui kerangka UNFCCC maupun diluar kerangka UNFCCC. Implementasi proyek pendanaan karbon akan diterapkan untuk semua kegiatan di lingkungan PLN yang berpotensi untuk memperoleh pendanaan karbon.

Berkenaan dengan akan berakhirnya komitmen pertama protokol Kyoto pada akhir tahun 2012, maka pemanfaatan pendanaan karbon akan disesuaikan dengan mekanisme baru pendanaan karbon, baik dalam kerangka UNFCCC maupun di luar kerangka UNFCCC.

Sumber : RUPTL PLN 2015-2024