Menteri ESDM : Kita Jaga Imej Yang Sudah Baik

EBTKE--Menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden kepada seluruh pejabat Eselon I dalam rapat kerja Pemerintah di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beberapa waktu yang lalu, Kementerian ESDM menyelenggarakan rapat koordinasi internal dengan seluruh pimpinan hingga Eselon, Kamis, 24 Maret 2016.

Hasil rapat kerja dengan Presiden dan Wakil Presiden memfokuskan pada dua hal utama untuk lima tahun ke depan. Fokus pertama adalah deregulasi. Presiden dan Wakil Presiden menilai perlu menyederhanakan 42.000 aturan di tingkat Pemerintah pusat. “Jangan nambah-nambah lagi. Menteri jangan asal teken-teken saja yang disodori Eselon I. Ini yang diberantas”, ujar Presiden Jokowi di dalam rapat tersebut. Disamping peraturan di tingkat pusat, diperlukan juga deregulasi terhadap 3.000 aturan di tingkat daerah.

Fokus kedua yang diarahkan Jokowi adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut Presiden mengarahkan agar pejabat Eselon I, dipimpin oleh Menteri, menjadi motor utama penggerak reformasi dalam menjalankan visi Pemerintah dan Presiden. “Program duluan. Utamakan bukan money follow function. Segala program kerja harus dikerjakan dan dapat diawasi serta memfokuskan pada belanja modal. Dalam menjalankannya, pejabat Eselon I akan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga lain serta memberikan perhatian khusus pada daerah yang memerlukan seperti daerah perbatasan, daerah terpencil, pulau terluar serta bagian timur Indonesia seperti Papua”, tegas Presiden dalam rapat kerja tersebut.

“Empat kata kunci yang perlu diperhatikan adalah keterbukaan, kompetisi, infrastruktur dan deregulasi. Hal ini yang perlu selalu ada dalam pelaksanaan kerja di Kementerian ESDM yang harus kita lakukan bersama. Saat ini isu yg melingkupi ESDM itu begitu beragam seperti Energi Baru Terbarukan (EBT), Dana Ketahanan Energi, Center of Excellent Clean Energy, bagaimana subsidi ditata dan penyediaan listrik yang baik. Ini buah dari usaha kita semua. Mari kita jaga bersama”, ungkap Sudirman kepada para jajaran pejabatnya.

Menteri Sudirman juga mengingatkan bahwa Pemerintahan di Kementerian ESDM 2017 akan memiliki paradigma berbeda yang harus kembali mendasarkan pada semangat UU Energi dan UU Listrik, dengan prioritas di sektor EBT. Setiap Pejabat Eselon I diminita membuat rencana kerja yang realistis dan diterjemahkan dari Rumah Kedaulatan Energi yang menjadi program prioritas kementerian periode 2015 – 2019. “Semua poin yang menjadi pedoman umum penyusunan RAPBN 2017 harus dilaksanakan dengan optimal”, tutup Sudirman.