Forum Kehumasan Dewan Energi Nasional: Menuju Bauran Energi Nasional Tahun 2025

Thursday, 8 April 2021 | 17:45 WIB | Humas EBTKE

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SIARAN PERS

NOMOR: 126.Pers/04/SJI/2021

Tanggal: 7 April 2021

Forum Kehumasan DEN: Menuju Bauran Energi Nasional Tahun 2025

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) membuka sekaligus memberikan pengarahan dalam Forum Kehumasan DEN dengan Menuju Bauran Energi Nasional Tahun 2025 yang dilangsungkan secara hybrid di Bandung (6/4).

Dalam sambutannya, Arifin kembali menegaskan perlu adanya upaya strategis dan sinergitas Kementerian/Lembaga Anggota DEN dari unsur Pemerintah dan Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan untuk mengakselerasi pencapaian target bauran nasional pada tahun 2025, yang terdiri dari bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23%, gas bumi sebesar 22%, minyak bumi sebesar 25%, dan batubara sebesar 30%. Sementara, pada tahun 2020 bauran energi baru terbarukan tercapai sebesar 11,20%, gas bumi sebesar 19,16%, minyak bumi sebesar 31,60%, dan batubara sebesar 38,04%, tambahnya.

"Upaya strategis melihat dinamika keenergian yang terjadi, Pemerintah telah menyusun rancangan Grand Strategi Energi Nasional yang mengakselerasi antara lain mengembangkan peningkatan kapasitas produksi dan penyerapan EBT", ungkap Arifin.

Dukungan terhadap pencapaian bauran energi nasional diberikan oleh Menteri Ristek/Kepala BRIN Bambang PS Brodjonegoro, ia jelaskan salah satu gagasan Kementerian Ristek/BRIN adalah dalam percepatan pencapaian bauran energi nasional tahun 2025 adalah mendorong eknomi sirkular dengan dukungan riset dan inovasi.

Selanjutnya, dukungan juga disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa pemanfaatan EBT sudah dilakukan pada Kementerian yang ia pimpin, dengan mengaplikasikan kendaraan listrik sebagai kendaaraan dinas menteri, eselon I dan eselon II.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menjelaskan DEN dapat memberikan kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca, selain itu juga diperlukan pemikiran baru sebagai terobosan, dan ia pun mendukung pembaruan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dengan memperhatikan lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berharap DEN dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk Indoensia yang semakin maju dengan energi bersih dan Forum Kehumasan DEN ini dapat membangun public awareness atau kesadaran masyarakat terhadap kebijakan keenergian di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, APK DEN memberikan pandangan terkait kebijakan masing-masing sektor Kementerian/Lembaga Anggota DEN dari Pemerintah dan gagasan untuk mendukung percepatan pencapaian target bauran energi baru terbarukan pada tahun 2025 tersebut dan penyampaian Program Kerja Anggota DEN tahun 2021 dalam mendukung upaya perumusan kebijakan dan kegiatan DEN pada tahun 2021.

APK DEN As Natio Lasman menjelaskan upaya dalam percepatan EBT diprioritaskan salah satunya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan inisiasi di Nusa Tenggara Timur sebagai lumbung energi surya, lalu dukungan perpajakan, subsidi, pembiayaan, juga pengembangan biomassa, peningkatan produktivitas sawit, pungutan dan retribusi air, dan penyediaan lahan.

Lebih lanjut APK DEN Agus Puji Prasetyono menjelaskan Rencana Kerja DEN tahun 2021 antara lain yaitu peningkatan ketahanan menuju kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia, pengawasan kebijakan lintas sektor dan implementasi KEN, RUEN, RUED dan konservasi energi, menetapkan dan memastikan daerah potensi rawan krisis dan darurat energi, pengawasan dan dan penyelesaian regulasi pembauran KEN dan RUEN.

Sedangkan, APK DEN Herman Darnel Ibrahim mendorong pengembangan PLTS atap (rooftop) untuk mendukung capaian bauran energi nasional, khususnya di Pulau Jawa, karena menurutnya hal ini tidak memerlukan penyewaan lahan karena bisa dibangun di atas atap, dan tidak memerlukan investasi bernilai besar.

APK DEN Satya Widya Yudha menyampaikan bahwa masalah harga keekonomian EBT masih terkendala, dikatenakan belum memasukan externality cost (biaya kerusakan lingkungan) di Energi Fosil, sehingga EBT masih jauh tertinggal, walupun PLTS sekarang jauh lebih kompetitif.

Untuk itu Satya mengusulkan Carbon Pricing untuk dibahas regulasinya yang nantinya akan membuat harga EBT lebih kompetitif. Dengan Carbon Pricing maka energi fosil bisa berbenah menekan emisi karbonnya melalui upgrading batubara, menjadi Batubara ke Gas juga DME (Dimethyl Eter) atau bisa juga Batubara Cair, juga dengan Zero Flaring pada operasi migas.

Terkait pengembangan PLTN, Indonesia melalui DEN bisa menjadi pioneer dalam kebijakan Energi regional ditingkat ASEAN agar kita tidak tertinggal dari tetangga sebelah yang kemungkinan akan mengembangkan PLTN dan menimbulkan potensi adanya kelebihan kapasitas listrik yang akan dijual salah satunya ke Indonesia. "Untuk itu perlu adanya strategi energi regional yang lebih baik ke depan. Renstra dan Renja DEN sudah disepakati Anggota DEN dari Pemerintah dan APK diharapkan dapat memberi warna DEN ke depannya," ungkap Satya.

APK DEN Yusra Khan menyampaikan terkait pengembangan EBT tidak hanya tenaga solar (surya) dan bayu (angin) saja, namun masih ada EBT lainnya yang menurut banyak lembaga riset dari Perguruan Tinggi merupakan unggulan dan dapat memberikan kontribusi pada percepatan bauran EBT pada tahun 2025, yaitu energi samudera (laut).

APK DEN Musri menjelaskan dalam pengembangan EBT perlu peran Pemerintah dan DPR dalam mewujudkan cita-cita bauran energi nasional, serta melibatkan keterlibatan daerah dengan kearifan lokal, seperti penggunaan panas bumi, pemanfaatan sampah untuk energi, dan mikrohidro yang langsung dibuat oleh masyarakat.

APK DEN Eri Purnomohadi perlu komitmen bersama dalam mengakselerasi bauran enregi nasional di antaranya dengan dukungan green fund dari berbagai pihak dalam pengembangan EBT, ia pun menyatakan biodiesel, bioetanol masih bisa digenjot untuk memberikan sumbangsih pada bauran energi nasional.

APK DEN Daryatmo Mardiyanto menekankan pentingnya paradigma energi sebagai modal pembangunan, selain itu ia juga mendorong Pemerintah Daerah dapat segera menyelesaikan RUED Provinsi sehingga menjadi kebanggan bersama dalam mengelola energi daerah.

Sekjen DEN Djoko Siswanto menyampaikan Forum Kehumasan DEN bermaksud untuk menjalin kerja sama Humas Pemerintah atau Government Public Relations di lingkungan Kementerian/Lembaga Anggota DEN, unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, dan instansi terkait lainnya.

Kehadiran Dewan Energi Nasional (DEN) yang merupakan amanah dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, di tengah kondisi keenergian Indonesia yang semakin dinamis diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap pengelolaan energi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Forum Kehumasan DEN ini dihadiri Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Menteri Riset dan Teknologi (Ristek)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK), Wakil Tetap Anggota DEN dari Pemerintah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEN, dan Humas Pemerintah dari Kementarian Anggota DEN, serta instansi lain terkait.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Agung Pribadi (08112213555)


Contact Center