Pemerintah Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Untuk Transisi Energi

DENPASAR – Pemerintah menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPR RI, Pemerintah dan PT PLN (Persero) dalam upaya transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan sehingga tujuan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) tahun 2060 dapat tercapai. Hal ini disampaikan Plt. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Jisman P. Hutajulu saat melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik bersama DPR RI di Bali (Kamis, 7/3).

“Kolaborasi ini diperlukan untuk mewujudkan sektor ketenagalistrikan yang tangguh, efisien dan berkelanjutan demi kemajuan Indonesia. Saya rasa target yang ditetapkan pemerintah, termasuk Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 akan tercapai dengan dukungan dari semua pihak,” tuturnya.

Jisman mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan RUKN yang mempertimbangkan upaya pencapaian target NZE tahun 2060 sebingga RUKN-nya akan berlaku hingga tahun 2060.

Saat ini, lanjut Jisman, Pemerintah tengah berupaya mencapai target rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100%. Diantaranya melalui perluasan jaringan, pembangunan pembangkit komunal yang sebagaian besar menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan baterai, serta program SPEL dan APDAL yang  diperuntukkan untuk lokasi yang sangat sulit seperti di wilayah Papua.

“Rasio Elektrifikasi secara nasional tahun 2023 telah mencapai 99,79% dan Rasio Desa Berlistrik mencapai 99,88% pada tahun 2024. Keduanya ditargetkan dapat mencapai 100%. Aktualnya rumah tangga yang dialiri listrik oleh PLN sejumlah 98,33% sedangkan sisanya dilistriki melalui non PLN dan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) yang perlu dikaji ulang tingkat keandalannya,” ujar Jisman.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek & EBT PT PLN (Persero), Wiluyo Kusdwiharto mengatakan PLN akan berkoordinasi dengan mitra domestik dan internasional dalam mendukung upaya transisi energi Indonesia. Menurutnya, dukungan Komisi VII DPR RI juga akan dapat memperkuat program transisi energi.

“Beberapa dukungan yang diperlukan untuk mencapai transisi energi diantaranya adalah investasi untuk transisi energi, pembaharuan kebijakan untuk mendukung transisi energi, kerjasama teknologi untuk implementasi teknologi baru, serta pembangunan ekosistem hijau,” kata Wiluyo.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM, PT PLN (Persero) dan PT Indonesia Power atas upaya dan komitmen yang tinggi dalam menyediakan akses energi bersih dan berkelanjutan melalui berbagai terobosan inovasi, seperti PLTS di Provinsi Bali.

Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ini, Komisi VII DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan dengan melihat secara langsung kemajuan dan kendala di lapangan, khususnya PLTS Hybrid Nusa Penida yang digunakan untuk mendukung kegiatan KTT G20 tahun 2022 dan meninjau kondisi elektrifikasi Pulau Bali yang memiliki banyak potensi EBT.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya berencana untuk kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang sudah hampir rampung seluruh Daftar Inventaris Masalahnya. Ia pun berharap semoga RUU tersebut dapat segera selesai hingga dapat mempercepat fase transisi energi dan mengawal pembangunan energi baru dan energi terbarukan yang berkelanjutkan dengan harga yang terjangkau di Indonesia.

“Salah satu pembahasan hari ini yang terus akan kita dorong adalah bagaimana kita menciptakan ekosistem yang baik bagi pengembangan energi baru terbarukan, diantaranya kita harus segera memiliki Undang-Undang tentang EBT. Ini penting sekali, karena dengan andainya undang-undang ini ada akan memberi kepastian hukum tentang EBT di Indonesia,” pungkas Sugeng. (RWS)