APBN 2015 Disahkan

EBTKE--Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin 29 September 2014, dipimpin Wakil Ketua DPR RI M. Sohibul Iman. APBN 2015 ini akan digunakan oleh pemerintah baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk satu tahun mendatang.

Beberapa pokok penting yang disepakati dalam UU APBN 2015 ini antara lain, pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 4,4 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) Rp 11.900, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6 persen.

Harga rata-rata minyak mentah Indonesia ( ICP) ditetapkan sebesar US$ 105 per barel, lifting minyak bumi 900.000 barel per hari dan lifting gas bumi 1.248 ribu barel setara minyak per hari. Penerimaan migas ditetapkan sebesar Rp 312,97 triliun, PNBP migas Rp 13,99 triliun, cost recovery US$ 16 miliar, pendapatan mineral dan batubara Rp 24,599 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mineral dan batubara Rp 16,06 triliun.

Sementara subsidi energi ditetapkan sebesar Rp 344,7 triliun, terdiri dari subsidi BBM, BBN, LPG, dan LGV ditetapkan Rp 276,01 triliun dan subsidi listrik Rp 68,68 triliun. Kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 46 juta KL.

Pendapatan negara disepakati sebesar Rp 1.793,6 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.039,5 triliun, dengan defisit anggaran mencapai Rp 245,9 triliun atau 2,21 persen terhadap PDB.

Pendapatan negara tersebut sebagian besar berasal dari pendapatan dalam negeri Rp 1.790,3 triliun, yaitu penerimaan perpajakan Rp 1.380 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 410,3 triliun serta hibah Rp3,3 triliun.

Sementara itu, belanja negara sebesar Rp 2.039,5 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.392,4 triliun dan dana transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp 647 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 601,1 triliun dan belanja non Kementerian/Lembaga sebesar Rp 791,4 triliun.